BATU (SurabayaPostNews) — Ratusan anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Batu melakukan aksi di Balai Kota Among Tani, Senin (8/1/2024), Mereka menyampaikan tiga tuntutan kepada Pj Walikota Batu. Pertama meminta perhatian lebih terhadap kearifan lokal dalam menentukan kebijakan, kemudian penyelesaian cepat masalah sampah di Kota Batu, dan yang terakhir meminta kejelasan terkait pedagang Pasar Pagi Kota Batu.
Jika Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, ratusan massa meminta agar Aries Agung Paewai mundur dari jabatannya.
Koordinator aksi Dalam orasinya, menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Batu yang dinilai tidak memihak pada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kota Batu dalam menentukan kebijakan.
“Beberapa tahun belakangan ini, sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku usaha kecil, petani, dan lainnya. Pemerintahan Kota Batu hanya mengejar sebuah ‘Prestasi Penghargaan’ simbolik yang seringkali diterima atau digaungkan sebagai pencitraan semata. Tetapi masyarakat kecil masih menghadapi kesulitan di berbagai sektor, dan mereka masih dihadapkan pada rumitnya birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintahan Kota Batu saat ini,” ujarnya.
Sebaliknya, katanya, kalangan atas memiliki akses yang mudah dan cepat dalam urusan birokrasi, namun pelaku usaha kecil semakin terpuruk dan berjuang sendiri tanpa adanya keberpihakan Pemerintah Kota Batu terhadap UMKM, UKM, dan petani secara kongkrit.
“Tragisnya lagi, keberhasilan UMKM dan para petani dengan jerih payahnya sendiri, seringkali diklaim oleh pemerintah bahwa UMKM, UKM, dan petani yang berhasil menembus tingkat regional maupun nasional adalah binaan dari Pemerintah Kota Batu,” lanjutnya.
Terkait polemik sampah di Kota Batu hingga saat ini terus berlanjut, dan ia menuntut kejelasan, kepastian, dan tindakan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Batu.
“Beberapa bulan belakangan ini, masyarakat dipusingkan dengan persoalan sampah yang terjadi. TPA Tlekung ditutup karena terjadi perselisihan dengan warga sekitar, dan sampai saat ini belum ada titik temu,” tegasnya.
Selanjutnya, ia menyoroti kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengolahan sampah di Kota Batu kepada masing-masing desa dan kelurahan.
“Itu terkesan seperti pemerintah melepas tanggung jawab. Pemerintah tidak berupaya mencari solusi lain terkait lokasi TPA lain. Lalu, bagaimana dengan pembelian alat pengolahan sampah yang telah dibeli oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup jika TPA Tlekung tidak beroperasi. Tentunya, pembelian alat tersebut perlu dilakukan audit untuk memastikan keberadaannya,” pungkasnya.
Berkaitan dengan aksi massa Pemuda Pancasila, sejumlah tokoh penting MPC Pemuda Pancasila Kota Batu mengungkapkan kekecewaan terhadap Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
“Padahal beberapa perwakilan sudah diperbolehkan masuk setelah menyampaikan beberapa tuntutan saat orasi di depan Kantor Balai Kota Among Tani. Mereka sudah diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan, tetapi ternyata ketika sampai di lantai lima Balai Kota Among Tani, Aries Agung Paewai tidak ada di sana,” ungkap Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, Endro Wahyu Wijoyono.
Menurutnya, mencari solusi dari sebuah permasalahan memerlukan komunikasi yang intens dengan melibatkan masyarakat.
Aksi solidaritas ini dilakukan secara spontan oleh para anggota MPC PP Kota Batu karena sering mendapat keluhan dari masyarakat.
Sekadar informasi tambahan, aksi ratusan massa MPC Pemuda Pancasila tersebut dimulai dari Markas MPC PP Batu di Jalan Imam Bonjol, kemudian menuju TPA Tlekung untuk mendukung aksi puluhan warga Tlekung yang menutup akses jalan masuk TPA Tlekung. Beberapa menit kemudian, massa meninggalkan TPA Tlekung menuju Gedung DPRD Kota Batu, di mana Ketua DPRD Kota Batu Asmadi dan Wakil Ketua 1 Nurochman bersama sejumlah anggota dewan. Usai pertemuan di dewan, mereka langsung menuju Balai Kota Among Tani (Gus).