Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Lemahnya sistem pengamanan informasi yang menyebabkan bocornya 204 juta daftar Pemilih tetap DPT pemilu 2024 mempengaruhi tingkat kepercayaan publik pada pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, untuk sementara ini tidak ada motif politik di balik bocornya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pelaku membobol ratusan data pemilih tersebut menurut dia adalah disebabkan motif ekonomi.
“Jika kita menilai motifnya, saya berani memastikan bahwa ini untuk kepentingan komersil. Mereka ingin menjual data tersebut. Ini adalah kesimpulan sementara,” Kata Budi Arie.
Peretasan informasi DPT diketahui setelah anonim mengatasnamakan Jimbo mengunggah sebuah postingan di situs BreachForums, sebuah situs yang digunakan untuk menjual hasil peretasan.
Jimbo diketahui membagikan 500 ribu data sampel yang ia klaim didapatkannya dari situs KPU. Dia juga menyertakan beberapa tangkapan layar dari website resmi KPU, Yang Memastikan bahwa dia telah mendapatkan akses ilegal ke domain sidalih.kpu.go.id.
Dari aksi peretasan itu Jimbo telah mendapatkan data data sensitif mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP—berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri.
Ada juga data pribadi lainnya, berupa nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.