Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kuala Lumpur, – Ribuan warga Malaysia memadati Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, pada Sabtu (26/7/2025) dalam aksi protes bertajuk “Himpunan Turun Anwar” untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Demonstrasi ini, digagas oleh kelompok oposisi, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kenaikan biaya hidup, kegagalan merealisasikan reformasi yang dijanjikan, serta kebijakan ekonomi yang dianggap kurang efektif.
Anwar menanggapi protes tersebut dengan pernyataan yang menegaskan komitmennya pada kebebasan berpendapat dan demokrasi, sambil mengajak masyarakat untuk berdialog secara konstruktif.
“Sebagai Perdana Menteri, saya kekal dan konsisten berpegang pada prinsip yang demokratik yakni kebebasan bersuara dan menyatakan kritikan. Kritikan dan perbedaan pandangan tidak seharusnya dilihat dari lensa permusuhan, malah ia harus terus bercambah dan subur mekar menjadi denyut nadi negara bangsa yang matang, progresif dan berdaulat. Yang penting, ia harus berjalan dengan tertib, aman dan dalam semangat cintakan tanah air”. Kata Anwar dalam pkatform X, 26 Juli 2025.
Kelompok demontrasi “Turun Anwar” Merupakan protes besar pertama sejak Anwar Ibrahim menjabat sebagai Perdana Menteri pada November 2022.
Demonstrasi ini dipicu oleh meningkatnya biaya hidup, inflasi yang mencapai 8,2 persen pada Juni 2025, serta kritik terhadap janji reformasi politik dan ekonomi yang dianggap belum terpenuhi.
Menurut laporan *Malaysiakini*, aksi ini melibatkan gabungan partai oposisi seperti UMNO, PAS, dan kelompok mahasiswa, dengan tema “Malaysia Bangkit, Anwar Turun”. Tagar #TurunAnwar juga menjadi viral di media sosial.
Sekitar 10.000 hingga 15.000 demonstran, menurut perkiraan awal Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), berkumpul di berbagai titik di pusat kota Kuala Lumpur sebelum bergerak menuju Dataran Merdeka.
Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Turun Anwar” dan menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga gas petroleum cair (LPG), penghapusan subsidi, penerapan Pajak Penjualan dan Layanan (SST), serta usulan Undang-Undang Pembaruan Kota (Urban Renewal Act/URA).
Demonstrasi ini juga mendapat perhatian karena keterlibatan tokoh-tokoh oposisi seperti mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin, yang turut memimpin aksi tersebut.
Sekretaris politik Anwar, Shamsul Iskandar, menyebut protes ini sebagai “kepentingan politis segelintir pihak” yang gagal memenangkan suara melalui pemilu, bukan cerminan ketidakpuasan rakyat secara luas.
Di sisi lain, keterlibatan tokoh seperti Mahathir Mohamad menambah bobot simbolis pada demonstrasi, mengingat sejarah rivalitas politiknya dengan Anwar@