Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung program ambisius: membangun tiga juta rumah untuk rakyat. Target ini tentu menuntut biaya yang sangat besar, sementara kapasitas APBN terbatas. Dalam kondisi inilah muncul wacana burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI), sebuah langkah kebijakan yang memunculkan pro dan kontra.
Namun bila ditelisik lebih dalam, skema burden sharing patut diapresiasi sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ramah masyarakat, setidaknya dibanding opsi konvensional seperti menaikkan pajak atau menambah utang secara agresif.
Salah satu poin utama dari skema ini adalah rencana BI menaikkan bunga simpanan pemerintah yang ditempatkan di bank sentral. Dengan begitu, dana pemerintah yang biasanya hanya “parkir” di rekening BI dapat menghasilkan tambahan penerimaan.
Tambahan bunga inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan program rumah rakyat.
Logika sederhananya: pemerintah tidak perlu menutup kekurangan biaya dengan menarik lebih banyak pajak dari masyarakat. Alih-alih membebani, justru uang negara yang selama ini mengendap diberdayakan agar bekerja lebih produktif.
Pada masa sebelumnya, publik kerap mengeluhkan gaya fiskal ala Sri Mulyani yang menutup ruang fiskal dengan menaikkan apa saja: menaikkan tarif PPN, menaikkan cukai rokok, menaikkan pajak barang impor, bahkan merencanakan pajak karbon. Strategi itu efektif menambah penerimaan, tetapi selalu berimbas langsung pada kantong rakyat.
Dalam bahasa sehari-hari, masyarakat merasa setiap kali ada kebutuhan anggaran baru, solusinya “menaikkan ini, menaikkan itu.” Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat
Menaikkan pajak adalah langkah instan menambah pendapatan negara. Tetapi, efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah. Kenaikan PPN, misalnya, berimbas pada harga barang kebutuhan sehari-hari.
Sebaliknya, burden sharing menyalurkan beban fiskal ke jalur yang lebih halus: pemerintah dan BI berbagi peran. BI memberi ruang melalui bunga simpanan dan insentif likuiditas, sementara pemerintah menggunakan dana tambahan itu untuk program strategis. Masyarakat pun tidak harus menanggung beban baru di meja pajak
Sektor perumahan memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian. Setiap rumah yang dibangun menghidupkan rantai panjang: tukang, pemasok material, perbankan, hingga konsumsi rumah tangga. Dengan memanfaatkan skema burden sharing, manfaat ini bisa langsung dirasakan masyarakat luas tanpa menunggu kenaikan penerimaan negara dari pajak atau utang jangka panjang yang memberatkan.
Lebih dari itu, rumah adalah kebutuhan dasar. Skema pembiayaan yang cerdik ini memberi pesan bahwa negara hadir dengan solusi yang tidak menambah beban rakyat.