Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Presiden Prabowo Subianto meberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya tersandung kasus hukum.
Selanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo, sebagaimana diungkapkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Bali.
Dukungan ini, menurut Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, bertujuan mengawal pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar, sekaligus membantu mengatasi tantangan seperti ketidakstabilan fiskal dan utang luar negeri.
Keputusan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya dihukum karena kasus korupsi yang dianggap politis oleh sebagian kalangan, memicu spekulasi.
Di platform X, sejumlah unggahan menyebut amnesti ini sebagai “kado politik” untuk merangkul PDIP, partai yang selama ini menjadi penyeimbang kekuasaan di luar koalisi pemerintah.
Amnesti memang memiliki dasar hukum, namun timing-nya yang berdekatan dengan instruksi Megawati menimbulkan kecurigaan bahwa ini bukan sekadar kebijakan kemanusiaan, melainkan bagian dari negosiasi politik.
“Ketika penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara politis, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan. Apalagi hal ini dilakukan di tengah praktik korupsi yang makin parah,” Kata Novel Baswedan, mantan Penyidik KPK.
PDIP, sebagai partai dengan basis massa kuat dan sejarah panjang dalam politik Indonesia, memiliki bargaining power yang signifikan.
Amnesti untuk Hasto bisa dilihat sebagai langkah Prabowo untuk meredakan tensi dengan PDIP, yang selama Pemilu 2024 berada di kubu berbeda.
Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan presiden menurutnya akan mengambil langkah-langkah tersebut.
“Jadi misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan bapak presiden,” Kata dia.
Dukungan PDIP: Idealisme atau Pragmatisme
Instruksi Megawati agar PDIP mendukung pemerintahan Prabowo disampaikan dengan narasi mulia: menjaga stabilitas nasional dan mengawal kebijakan agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, di tengah lanskap politik Indonesia yang penuh intrik, narasi ini sulit diterima begitu saja.
PDIP, yang selama ini dikenal sebagai partai oposisi yang vokal, tiba-tiba mengambil sikap mendukung pemerintahan—meski dengan embel-embel “kritis”.
Apakah ini murni panggilan idealisme untuk kepentingan bangsa, atau justru pragmatisme politik untuk menjaga relevansi PDIP di tengah pemerintahan baru.
Hubungan historis antara Megawati dan Prabowo, yang dikatakan memiliki akar persahabatan erat, memang bisa menjadi faktor pendukung keputusan ini. Namun, publik berhak skeptis: apakah dukungan ini akan membuat PDIP bergabung dalam koalisi pemerintah, atau hanya menjadi “oposisi dalam pelukan” yang sekadar memberikan stempel legitimasi pada kebijakan Presiden.
Oposisi yang kuat adalah pilar penting untuk memastikan pemerintahan tidak berjalan tanpa pengawasan. Jika PDIP, sebagai salah satu kekuatan oposisi terbesar, beralih menjadi pendukung pemerintah—meski dengan narasi “mengawal”—maka ruang kritis terhadap kebijakan publik bisa menyempit.
Hal ini terutama krusial di tengah tantangan ekonomi seperti utang luar negeri dan ketidakstabilan fiskal, yang membutuhkan pengawasan ketat agar tidak membebani rakyat.
Di sisi lain, langkah ini bisa menjadi strategi cerdas PDIP untuk tetap relevan. Dengan mendukung pemerintahan, PDIP dapat mengklaim andil dalam keberhasilan kebijakan, sambil tetap menjaga jarak untuk mengkritik jika terjadi kegagalan. Namun, risiko besarnya adalah kehilangan kepercayaan basis massa, yang selama ini melihat PDIP sebagai benteng perjuangan rakyat.@*