SURABAYA (SurabayaPostNews) – Banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat bukan sekadar berita bencana musiman. Ini adalah alarm keras bahwa arsitektur kota, tata ruang, dan perilaku manusia tidak lagi bisa dipisahkan dari turbulensi perubahan iklim.
Bencana ini membuka mata kita bahwa kota-kota Indonesia tengah diuji: apakah kita siap menghadapi iklim yang makin ekstrem, atau terus mengulang tragedi yang sama?.
Dr., Ir., Ar., R.A. Retno Hastijanti, MT., IPU., IAI., APEC Eng. Dekan Fakultas Teknik Untag Surabaya dan akademisi yang menekuni isu perubahan iklim serta ketahanan kota, saya menyampaikan duka mendalam atas bencana ini. Semoga pemulihan para penyintas berjalan cepat, dan keluarga korban diberi kekuatan menghadapi masa sulit.
“Data awal menunjukkan cuaca ekstrem memicu banjir, longsor, serta kerusakan morfologi sungai di berbagai wilayah Sumatera. Intensitas hujan yang melampaui pola normal menunjukkan perubahan iklim telah bergerak lebih cepat dari kemampuan kota untuk beradaptasi,” ujarnya.
Menurutnya Dulu, proyeksi perubahan iklim bisa dihitung dalam jangka 20–30 tahun. Kini, ketidakpastian itu melompat jauh lebih cepat. Artinya, master plan kota tidak boleh lagi menjadi dokumen statis yang didiamkan dalam laci kebijakan. Ia harus hidup, diperbarui secara berkala berdasarkan data iklim terbaru.
“Seperti kota-kota lain di Asia, pusat pertumbuhan di Sumatera bermula dari tepian sungai. Namun pola ini kini menjadi titik rawan. Pemukiman informal mempersempit badan sungai, ruang terbuka hijau tergerus, dan daerah resapan hilang digantikan bangunan,” katanya.
Tekanan pembangunan—yang sering berjalan lebih cepat daripada pengawasan—bertemu dengan cuaca ekstrem. Hasilnya? Bencana yang seharusnya bisa diprediksi menjadi kejutan yang tak bisa ditahan.
“Pasca banjir Sumatera, pemerintah daerah perlu menjadikan bencana ini sebagai wake-up call. Kota-kota harus dirancang ulang dengan pendekatan climate adaptive urban planning, yaitu pembangunan yang berlandaskan data hidrologi, topografi, geologi, dan iklim yang mutakhir,” bebernya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Langkah penting yang harus dilakukan:
Pemetaan zona rawan banjir, longsor, dan wilayah dengan kenaikan suhu ekstrem. Pembaruan peta lidar dan sonar untuk membaca pergerakan lahan dan perubahan topografi.
Integrasi data ilmiah ke dalam perencanaan ruang untuk menentukan mana lahan yang layak dikembangkan dan mana yang wajib dilestarikan sebagai ruang terbuka hijau.
Keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang kosong adalah prasyarat utama bagi kota yang ingin bertahan hidup dalam era iklim ekstrem.
Kota tidak pernah hanya dibangun oleh pemerintah—ia dibentuk oleh warganya. Perubahan perilaku masyarakat adalah kunci untuk menurunkan risiko bencana.
Mulai dari hal sederhana:
Tidak membuang sampah ke sungai Memanen dan mengelola air hujan Menjaga tepian sungai agar tetap berfungsi Mengelola limbah secara bijaksana Infrastruktur sehebat apa pun akan lumpuh bila masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Ketahanan kota adalah kerja dua arah: kebijakan yang kuat, dan perilaku warga yang bertanggung jawab.
Menghadapi bencana iklim tidak bisa dilakukan sendirian. Model kolaborasi pentahelix—pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha/praktisi, dan media—harus menjadi standar baru dalam membangun kota masa depan.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang adaptif Akademisi menyuplai riset dan teknologi Masyarakat mengubah perilaku Dunia usaha menghadirkan inovasi ramah iklim. Media mengedukasi dan mengawasi Jika lima unsur ini berjalan terpisah, kita akan terus menjadi penonton bencana. Jika mereka bergerak bersama, kita membangun masa depan yang lebih aman.
Bencana ini adalah luka bersama, tetapi juga pengingat bahwa menunda adalah kesalahan fatal. Kota-kota Indonesia harus segera bertransformasi dari sekadar layak huni menjadi tangguh terhadap iklim. Karena masa depan kota bukan ditentukan oleh cuaca, tetapi oleh bagaimana kita meresponsnya hari ini.