SurabayaPostNews – Pada tahun 1986, Vietnam adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pendapatan per kapita hanya sekitar US$200–300, rakyat kelaparan, inflasi mencapai 700% per tahun, dan negara baru saja keluar dari perang panjang plus embargo Amerika Serikat.
Hari ini, 39 tahun kemudian, Vietnam menjadi bintang ekonomi Asia Tenggara dengan pertumbuhan rata-rata 6,5–7% selama dua dekade terakhir.
Pada kuartal III 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,23%, tertinggi se-Asia, dan OECD memproyeksikan pertumbuhan 6,2% untuk 2025 serta 6,0% untuk 2026.
Penyebabnya, Partai Komunis Vietnam meninggalkan ekonomi terpusat ala Soviet dan membuka pintu lebar-lebar untuk investasi asing serta perdagangan bebas. Dalam waktu singkat, Vietnam berubah dari negara tertutup menjadi salah satu ekonomi paling terbuka di dunia.
Saat ini, rasio perdagangan terhadap GDP Vietnam mencapai hampir 190%, jauh di atas Indonesia (sekitar 70%) maupun Thailand.
Ketika perang dagang AS–China memanas pada 2018–2019, ratusan pabrik elektronik, garmen, dan furnitur pindah atau membuka cabang baru di Vietnam.
Samsung menginvestasikan lebih dari US$22 miliar dan menjadikan Vietnam sebagai basis produksi smartphone terbesar di luar Korea Selatan.
Intel, LG, Foxconn, Panasonic, Nike, Adidas — semuanya berlomba membangun pabrik besar di utara (Hanoi–Hai Phong) maupun selatan (Ho Chi Minh City–Dong Nai).
Hasilnya. Pada 2024, Vietnam mencatat surplus perdagangan hampir US$30 miliar dengan Amerika Serikat, menjadikannya salah satu dari sedikit negara yang surplus besar terhadap AS (bersama Taiwan dan Korea Selatan).
Ekspor elektronik dan pakaian jadi kini menyumbang lebih dari 60% total ekspor.Ketiga, tenaga kerja muda, murah, dan terdidik.
Usia median penduduk Vietnam hanya 32,8 tahun (Indonesia 30,2 tahun, tapi Vietnam jauh lebih homogen secara bahasa dan budaya).
Tingkat melek huruf 98%, dan anak muda Vietnam belajar bahasa Inggris karena tahu itu kunci naik kelas.
Upah minimum di Hanoi dan Ho Chi Minh City sekitar US$200–300 per bulan — masih jauh lebih rendah daripada Thailand atau Malaysia, tapi kualitas dan disiplin kerja sudah setara.
Tidak ada pergantian rezim setiap lima tahun, tidak ada koalisi besar yang ribut di parlemen. Jika partai memutuskan target pertumbuhan 8% pada 2026–2030, maka seluruh provinsi, kementerian, dan BUMN bergerak serentak.
Korupsi memang masih ada, tapi jauh lebih terkendali dibandingkan 1990-an, dan investor asing tetap merasa aman karena aturan jelas.
Vietnam bergabung dengan CPTPP, EVFTA (perdagangan bebas dengan Uni Eropa), RCEP, dan baru saja menandatangani UKVFTA. Tarif ekspor ke pasar besar menjadi 0%, sementara kompetitor seperti Indonesia masih terkena bea masuk tinggi.@