Negara selalu punya cara membuat rakyat mencintai rantai yang mengikatnya.
Kadang rantai itu disebut bantuan, subsidi, atau stimulus.
Sekarang namanya lebih halus lagi: inklusi keuangan.
Rakyat diberi rekening, lalu diberi Rp50.000.
Selesai.
Negara tersenyum.
Pejabat berpidato tentang inklusi.
Bank mendapatkan ratusan juta calon nasabah.
Birokrasi mendapatkan sistem baru.
Dan Rakyat diminta bersyukur karena mendapatkan kembali sebagian kecil dari uang yang sebelumnya dipungut melalui negara.
Itulah keajaiban bahasa birokrasi.
Uang rakyat dipungut negara, diputar melalui birokrasi, lalu sebagian dikembalikan kepada rakyat dan disebut pemberian.
Rp50.000: Harga Sebuah Kepatuhan?
Rp50.000 bukan persoalan utamanya.
Persoalannya adalah siapa yang memegang tangan ketika uang itu diberikan.
Pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat, dengan saldo awal Rp50.000.
Secara matematis, 200 juta × Rp50.000 hanya sekitar Rp10 triliun.
Lalu ada sekitar Rp1 triliun yang belum terang peruntukannya.
Dan di situlah rakyat akan bersikap kritis,
Buka buku kasnya.
Buka kontraknya.
Buka biaya infrastrukturnya.
Buka biaya banknya.
Buka biaya administrasinya.
Buka seluruh rantai pengeluarannya.
Sebab ini bukan uang milik pejabat.
Ini uang yang diambil dari masyarakat.
Maka rakyat tidak sedang meminta belas kasihan.
Rakyat sedang menagih pertanggungjawaban atas uangnya sendiri.
Negara Tidak Memberi. Negara Mengembalikan.
Ada kebohongan kecil yang terus diulang dalam hampir semua sistem politik:
Negara memberi rakyat.
Tidak.
Negara tidak menciptakan uang dari kehampaan hanya karena seorang menteri mengumumkannya di depan kamera.
Negara mengumpulkan sumber daya masyarakat melalui Pajak, Penerimaan. Sumber daya alam. dan atau Utang.
Kemudian uang itu masuk ke dalam mesin negara.
Di sana uang diberi nama baru: anggaran.
Setelah itu sebagian uang dikembalikan kepada masyarakat.
Balihopun dipasang, Pidato disampaikan.
Program diberi nama.
Dan rakyat diberitahu:
“Pemerintah hadir untuk Anda.”
Padahal uang itu berasal dari masyarakat juga.
Inilah ironi negara modern: rakyat bekerja untuk menghasilkan kekayaan, negara mengambil sebagian darinya, lalu negara memperoleh legitimasi dengan membagikan kembali sebagian kecil kekayaan tersebut.
Dan pemerintah kadang menyebutnya pembangunan.
Yang Dibangun Bukan Hanya Rekening
Jangan naif.
Sebuah rekening bukan sekadar tempat menyimpan Rp50.000.
Rekening adalah pintu masuk.
Ke dalam sistem perbankan.
Ke dalam sistem pembayaran.
Ke dalam sistem bantuan.
Ke dalam sistem administrasi.
Ke dalam sistem data.
Semakin banyak manusia masuk ke dalam sistem tersebut, semakin mudah kehidupan ekonominya dicatat, dipetakan, dihubungkan, dan dikendalikan.
Sekali lagi: memiliki rekening bukan kejahatan.
Perbankan juga bukan musuh.
Tetapi setiap penambahan kemampuan negara untuk mengetahui dan mengatur kehidupan manusia harus selalu dicurigai.
Bukan karena negara pasti jahat.
Melainkan karena kekuasaan yang tidak dicurigai akan selalu mencari ruang untuk tumbuh.
Hari ini:
“Kami membuatkan rekening agar Anda mudah menerima bantuan.”
Besok:
“Agar pembayaran lebih efisien.”
Lusa:
“Agar transaksi lebih mudah dipantau.”
Kemudian:
“Agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terintegrasi.”
Dan perlahan manusia tidak lagi sekadar hidup dalam masyarakat.
Ia hidup di dalam database.
Negara Suka Rakyat yang Membutuhkan
Inilah bagian yang paling tidak nyaman untuk dibicarakan.
Negara akan selalu punya alasan untuk memperbesar dirinya.
Jika rakyat miskin, negara datang membawa bantuan.
Jika rakyat tidak punya rekening, negara datang membawa rekening.
Jika rakyat tidak punya modal, negara datang membawa kredit.
Jika rakyat tidak punya daya beli, negara datang membawa stimulus.
Jika rakyat tidak punya pekerjaan, negara datang membawa program.
Negara hadir.
Negara hadir.
Dan terus hadir.
Sampai suatu hari manusia lupa bagaimana caranya berdiri tanpa negara.
Ketergantungan kemudian dianggap sebagai kesejahteraan.
Padahal keduanya berbeda.
Rakyat yang kuat bukan rakyat yang paling banyak menerima bantuan.
Rakyat yang kuat adalah rakyat yang paling sedikit membutuhkan belas kasihan penguasa.
Jangan Jadikan Kemiskinan Sebagai Industri Kekuasaan
Kemiskinan adalah tragedi bagi rakyat.
Tetapi kemiskinan juga dapat menjadi bahan bakar politik.
Selama ada orang miskin, selalu ada ruang bagi penguasa untuk berkata:
“Kami akan membantu Anda.”
Semakin banyak program bantuan, semakin banyak pula alasan bagi negara untuk hadir dalam kehidupan masyarakat.
Dan setiap kehadiran menciptakan birokrasi.
Setiap birokrasi menciptakan anggaran.
Setiap anggaran menciptakan kewenangan.
Setiap kewenangan menciptakan kekuasaan.
Begitulah negara tumbuh.
Bukan selalu dengan tank.
Bukan selalu dengan kekerasan.
Kadang negara tumbuh melalui sesuatu yang tampak sangat lembut berupa Rp50.000.
Anarkisme Mencurigai Kekuasaan
Di sinilah kritik anarkisme berbeda dari sekadar oposisi politik.
Anarkisme tidak bertanya:
“Apakah pemerintah kita baik?”
Pertanyaannya jauh lebih mengganggu:
“Mengapa satu institusi harus memiliki kekuasaan sebesar itu atas kehidupan orang lain?”
Tidak peduli siapa presidennya.
Tidak peduli siapa menterinya.
Tidak peduli siapa yang duduk di kursi birokrasi.
Masalahnya bukan semata-mata siapa yang memerintah.
Masalahnya adalah adanya struktur yang memungkinkan sebagian manusia memerintah sebagian manusia lainnya.
Karena itu, jangan terlalu cepat percaya kepada penguasa yang berkata:
“Kami melakukan ini demi rakyat.”
Rp11 Triliun Harus Berhadapan dengan Rakyat
Jangan sembunyikan angka di balik istilah teknokratis.
Jelaskan.
Rp10 triliun untuk saldo?
Berapa untuk bank?
Berapa untuk sistem?
Berapa untuk birokrasi?
Berapa untuk integrasi data?
Berapa untuk pemeliharaan?
Berapa untuk rekening yang tidak aktif?
Berapa untuk rekening yang sebenarnya sudah dimiliki rakyat?
Dan siapa yang memperoleh keuntungan dari seluruh proyek ini?
Karena kalau negara menggunakan Rp11 triliun, rakyat berhak bertanya bahkan sampai rupiah terakhir. karena pemerintah tidak boleh meminta kepercayaan sebagai pengganti transparansi.
Kami Tidak Membutuhkan Uang Receh dari Negara
Ada sesuatu yang lebih penting daripada Rp50.000.
Kebebasan.
Kebebasan untuk bekerja.
Kebebasan untuk berdagang.
Kebebasan untuk memiliki.
Kebebasan untuk membangun usaha.
Kebebasan untuk gagal dan mencoba lagi.
Kebebasan untuk menghasilkan kekayaan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada birokrasi.
Kalau negara benar-benar ingin membantu rakyat, jangan hanya berikan Rp50.000.
Tapi dorong rakyat menghasilkan Rp5 juta per bulan.
Jangan hanya memberikan modal.
Hentikan aturan yang membunuh usaha kecil.
Jangan hanya memberikan bantuan.
Bangun hukum yang melindungi orang yang bekerja.
Jangan hanya membuat rekening.
Buat manusia mampu mengisi rekening itu dengan hasil keringatnya sendiri.
Itu baru pemberdayaan.
Rakyat Tidak Memerlukan Tuan yang Baik
Inilah titik paling radikal dari persoalan ini.
Masalah rakyat bukan mencari penguasa yang baik hati.
Masalah rakyat adalah memiliki sistem yang membuat kekuasaan tidak mudah menjadi sewenang-wenang, siapa pun orang yang memegangnya.
Sebab hari ini bisa ada pejabat baik.
Besok belum tentu.
Hari ini program dibuat dengan niat baik.
Besok bisa disalahgunakan.
Hari ini rekening dibuat untuk inklusi.
Besok bisa menjadi alat kontrol.
Maka prinsipnya sederhana:
Jangan percaya kepada kekuasaan. Batasi kekuasaan. Awasi kekuasaan. Pertanyakan kekuasaan.
Tidak ada alasan bagi kekuasaan untuk dibiarkan tanpa batas.
Pemerintah mengatakan akan memberikan rekening.
Pemerintah mengatakan akan memberikan Rp50.000.
Pemerintah mengatakan itu demi inklusi keuangan.
Baik.
Tetapi masyarakat juga ingin tahu:
Berapa sebenarnya biaya untuk membuat rakyat “inklusif”?
Dan mengapa dari Rp11 triliun itu terdapat perbedaan sekitar Rp1 triliun dari hitungan sederhana saldo awal?
Rakyat Bukan hanya sebagai penerima bantuan, atau sebagai objek program Juga Bukan sebagai angka dalam spreadsheet pemerintah.
Tetapi sebagai pemilik negara yang sesungguhnya.
Sebab negara bukan pemilik rakyat.
Negaralah yang seharusnya menjadi alat rakyat.
Dan ketika alat mulai merasa dirinya sebagai tuan, rakyat wajib mengingatkan:
Kami bukan objek APBN.
Kami bukan angka dalam database.
Kami bukan nasabah yang diciptakan dengan uang negara.
Kami bukan peminta-minta di depan pintu kekuasaan.
Kami adalah manusia yang bekerja, menghasilkan, membayar, mencipta, dan mempertahankan kehidupan.
Dan karena itu kami tidak membutuhkan negara yang semakin pandai memberi kami Rp50.000.
Kami membutuhkan negara yang semakin tidak mampu menghalangi kami menghasilkan Rp5 juta, Rp50 juta, bahkan Rp500 juta dengan usaha kami sendiri.