Get real time updates directly on you device, subscribe now.
YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya penguatan pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini masih minim akses terhadap pembiayaan perbankan. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan dari BTPN Syariah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (25/2).
Haedar menilai kebijakan pendanaan di Indonesia masih terlalu terfokus pada sektor ekonomi besar dan konglomerasi, sementara UMKM—yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat—justru kurang mendapatkan perhatian. Ia menekankan perlunya skema pendanaan yang lebih inklusif dan progresif agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.
“Itu harus berubah, jangan hanya terus besar di bidang ekonomi besar atau konglomerasi,” ujar Haedar.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap skema investasi pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan elite ekonomi. Salah satunya adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang sejak awal digadang-gadang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi justru dikritik karena minim transparansi dan lebih berpihak pada kelompok konglomerasi serta kepentingan politik tertentu.
Sejak diluncurkan, Danantara mendapat respons negatif dari pasar, yang tercermin dari pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Investor mempertanyakan arah investasi badan ini, terutama terkait klaim independensi yang kini diragukan akibat adanya indikasi campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dana.
Bagi Haedar, penguatan pendanaan harus berdampak nyata pada kelompok masyarakat kelas bawah, khususnya keluarga muda dan kecil.
Bukan hanya soal kucuran dana, tapi bagaimana memastikan bahwa pendanaan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, bukan justru memperbesar ketimpangan ekonomi.
Muhammadiyah berharap agar pemerintah dan lembaga keuangan tidak hanya membangun skema investasi untuk elite, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar mereka tidak terus berada di posisi marjinal dalam ekonomi nasional.