SURABAYA (SurabayaPostNews) – Laju kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), big data, dan Internet of Things (IoT) kian menentukan wajah kehidupan modern. Di tengah janji Society 5.0 untuk mempermudah hidup manusia, dunia pendidikan tinggi dihadapkan pada peran krusial: memastikan teknologi tetap menjadi alat pembebasan, bukan bentuk penjajahan baru yang menggerus nilai kemanusiaan.
Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA, menilai bahwa kampus tidak bisa lagi bersikap netral atau sekadar menjadi pemasok tenaga kerja digital.
“Jika perguruan tinggi hanya fokus mencetak lulusan yang mahir teknologi, tetapi abai pada etika dan dampak sosialnya, maka kampus ikut menyumbang lahirnya sistem digital yang tidak manusiawi,” kata Supangat, Minggu(14/12/25).
Lebih lanjut,Supangat menyoroti semakin luasnya penggunaan algoritma dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, layanan publik, hingga dunia kerja. Keputusan berbasis sistem digital kerap dianggap objektif, padahal di baliknya terdapat asumsi, bias, dan kepentingan tertentu.
“Algoritma tidak pernah benar-benar netral. Ia dibuat manusia dan membawa nilai pembuatnya. Tanpa pemahaman kritis, mahasiswa hanya akan menjadi operator sistem, bukan pengendali arah teknologi,” ujarnya.
Ia menilai, dominasi pendekatan efisiensi berisiko mereduksi manusia menjadi sekadar data, skor, dan prediksi, sementara konteks sosial dan kemanusiaan terpinggirkan.
Di sisi lain, Supangat mengingatkan bahwa transformasi digital belum dinikmati secara merata. Ketimpangan akses internet, literasi digital, dan kualitas pendidikan antardaerah masih menjadi persoalan mendasar.
“Society 5.0 akan gagal jika dunia pendidikan tidak hadir menjembatani kesenjangan. Kampus harus menjadi lokomotif literasi digital yang inklusif, bukan menara gading yang hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Menurut dia, tanpa kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan, teknologi justru berpotensi memperlebar jurang sosial.
Supangat menilai, tantangan terbesar pendidikan tinggi saat ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan mengawalnya secara etis. Kurikulum perlu memasukkan aspek etika digital, tata kelola teknologi, dan keadilan sosial sebagai bagian inti pembelajaran lintas disiplin.
“Kampus harus melahirkan lulusan yang berani bertanya, untuk siapa teknologi ini dibuat dan siapa yang diuntungkan. Itulah esensi pendidikan di era Society 5.0,” kata Supangat.
Ia menambahkan, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sipil penting untuk memastikan arah digitalisasi tetap transparan dan akuntabel.
Teknologi, lanjut Supangat, tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia jika dijalankan dengan kesadaran etis. Karena itu, pendidikan memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan martabat manusia.
“Society 5.0 akan menjadi penyelamat jika manusia tetap memegang kendali. Dan kunci kendali itu ada pada pendidikan,” pungkasnya.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, kampus kini berada di persimpangan sejarah,menjadi penonton kemajuan teknologi, atau menjadi garda terdepan yang memastikan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan.