Tidak ada slogan politik yang lebih sulit ditolak daripada “untuk anak-anak.”
Kalimat itu hampir selalu berhasil menghentikan perdebatan.
Ketika sebuah program dikaitkan dengan anak-anak, kritik sering dianggap sebagai sikap tidak peduli. Pertanyaan tentang anggaran dianggap menghambat. Pertanyaan tentang tata kelola dianggap mengganggu. Pertanyaan tentang pengawasan dianggap mengurangi semangat nasional.
Akibatnya, yang sering hilang bukan dukungan terhadap program. Yang hilang adalah skeptisisme.
Padahal skeptisisme adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling penting terhadap uang publik.
Program Makan Bergizi Gratis lahir dari kebutuhan yang nyata. Tidak semua anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai. Tidak ada yang membantah hal itu.
Tetapi kebutuhan yang nyata tidak membuat sebuah institusi otomatis kebal dari kritik.
Justru sebaliknya.
Semakin mulia tujuan yang diklaim, semakin besar kebutuhan untuk mempertanyakan siapa yang memperoleh kekuasaan atas nama tujuan tersebut.
Beberapa bulan sebelum kasus ini meledak, KPK sudah mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran yang melonjak hingga ratusan triliun rupiah. KPK menyoroti risiko tata kelola dan potensi penyimpangan pada organisasi yang masih relatif baru. (suara.com)
Peringatan itu tidak datang setelah skandal.
Peringatan itu datang sebelum skandal.
Namun seperti banyak peringatan lainnya dalam birokrasi modern, ia terdengar lebih seperti formalitas daripada alarm.
Lalu kasus muncul.
Lalu publik terkejut.
Lalu semua orang bertanya bagaimana ini bisa terjadi.
Padahal pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa kita terus berpura-pura bahwa ini tidak akan terjadi.
Setiap kali pemerintah membentuk program bernilai puluhan atau ratusan triliun rupiah, kita sebenarnya sedang menciptakan pusat kekuasaan ekonomi yang baru.
Dan setiap pusat kekuasaan akan menarik orang-orang yang ingin memperoleh manfaat darinya.
Ini bukan sinisme.
Ini bukan pesimisme.
Ini adalah observasi.
Di sekitar anggaran besar selalu ada kontraktor.
Di sekitar kontraktor selalu ada broker.
Di sekitar broker selalu ada pejabat.
Di sekitar pejabat selalu ada jaringan kepentingan.
Kita mengetahui pola ini karena pola yang sama telah berulang selama puluhan tahun.
Yang berubah hanya nama programnya.
Kadang namanya bantuan sosial.
Kadang proyek infrastruktur.
Kadang ketahanan pangan.
Kadang makan bergizi.
Narasinya berubah.
Mekanismenya sering kali tidak.
Ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, banyak pemberitaan berfokus pada individu. Itu wajar. Hukum memang bekerja terhadap individu.
Tetapi hal ini tidak boleh berhenti di sana.
Karena korupsi skala besar hampir tidak pernah lahir dari satu orang.
Korupsi skala besar lahir dari lingkungan yang memungkinkan penyalahgunaan menjadi lebih mudah daripada pengawasan.
Negara mengklaim bahwa solusi atas korupsi adalah memperkuat pengawasan.
Lalu dibentuklah pengawas.
Kemudian pengawas diawasi oleh pengawas lain.
Kemudian muncul satuan tugas.
Kemudian muncul tim evaluasi.
Kemudian muncul audit.
Kemudian muncul audit atas audit.
Anehnya, semakin banyak lapisan pengawasan, masyarakat justru semakin jauh dari proses pengambilan keputusan.
Transparansi berubah menjadi tumpukan dokumen.
Akuntabilitas berubah menjadi konferensi pers.
Partisipasi publik berubah menjadi slogan.
Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa seseorang di atas sana pasti sedang mengurus semuanya.
Padahal sejarah birokrasi menunjukkan hal yang berbeda.
Semakin besar sebuah organisasi, semakin sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya.
Semakin besar anggaran, semakin sulit menelusuri setiap rupiah.
Semakin banyak lapisan administrasi, semakin mudah tanggung jawab menghilang di antara lapisan-lapisan tersebut.
Tidak ada yang merasa bertanggung jawab penuh.
Karena setiap orang hanya bertanggung jawab sebagian.
Dan ketika semua orang bertanggung jawab sebagian, sering kali tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.
Inilah paradoks negara modern.
Ia terus meminta kepercayaan masyarakat.
Tetapi ketika terjadi kegagalan, tanggung jawab selalu tersebar ke berbagai meja, berbagai direktorat, berbagai prosedur, dan berbagai aturan.
Kita diminta percaya kepada sistem.
Tetapi ketika sistem gagal, yang disalahkan selalu individu.
Jika korupsi hanya soal moral pribadi, seharusnya kasus-kasus seperti ini semakin jarang terjadi.
Namun yang kita lihat justru sebaliknya.
Kasus datang silih berganti.
Lembaga berganti.
Pejabat berganti.
Slogan berganti.
Logo berganti.
Tetapi pola dasarnya tetap sama, Korupsi.
Sekelompok kecil orang mengendalikan sumber daya yang sangat besar.
Masyarakat diminta percaya bahwa mekanisme pengawasan akan bekerja.
Kemudian suatu hari diketahui bahwa mekanisme itu tidak bekerja sebagaimana yang dijanjikan.
Lalu siklus dimulai kembali.
Barangkali pertanyaan yang selama ini dihindari bukanlah siapa yang korup.
Manusia bisa korup. Itu bukan penemuan baru.
Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa negara terus membangun struktur yang mengumpulkan begitu banyak uang, begitu banyak kewenangan, dan begitu banyak pengaruh ke dalam satu titik, lalu terkejut ketika titik tersebut menjadi sasaran perebutan kepentingan.
Karena dalam politik, kekuasaan yang besar tidak pernah hanya menarik orang-orang yang ingin berbuat baik.
Ia juga menarik orang-orang yang ingin mendapatkan bagian dari kekuasaan itu.
Dan sejauh ini, sejarah menunjukkan bahwa kelompok yang memburu kekuasaan biasanya jauh lebih rajin datang.