Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Surabaya – Memasuki tahun 2025, sejumlah indikator ekonomi mengisyaratkan potensi peningkatan angka PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53.000 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2024, dengan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar.
Faktor-faktor seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pembatasan subsidi diprediksi dapat menekan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan domestik dan kinerja industri.
Mayoritas Ekonom memperkirakan bahwa kasus PHK pada tahun 2025 bisa mencapai 100.000 lebih jika kondisi ekonomi tidak membaik.
Selain itu, sektor padat karya seperti manufaktur dan pengolahan diprediksi akan terus menghadapi tantangan, terutama akibat melemahnya permintaan global dan tekanan ekonomi domestik.
Pemerintah dan pelaku industri diharapkan mengambil langkah proaktif dalam mengatasi potensi peningkatan PHK di tahun 2025.
Sepanjang tahun 2024, Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan di berbagai provinsi. DKI Jakarta: Sebagai pusat ekonomi dan bisnis, mencatat 14.501 kasus PHK sepanjang 2024. Sektor jasa menjadi penyumbang utama tingginya angka ini.
Disusul Jawa Tengah, Provinsi ini mengalami 12.489 kasus PHK, dengan sektor tekstil dan garmen sebagai kontributor utama akibat tekanan ekonomi global.
Kemudian Banten, Mencatat 10.702 pekerja terkena PHK, terutama di sektor industri manufaktur seperti baja dan petrokimia.
Semantara Jawa Barat Sebanyak 8.508 pekerja di-PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil sebagai penyumbang utama. citeturn0search0
Jawa Timur tak ketinggakan, Provinsi ini melaporkan 3.694 kasus PHK, tersebar di berbagai sektor industri. Data riel dimungkinkan lebih banyak dari laporan yang dapat diakses.
PHK masal juga menyasar Bangka Belitung, Meskipun lebih kecil, daerah ini mencatat 1.894 pekerja terkena PHK, menunjukkan dampak ekonomi yang merata hingga ke provinsi kepulauan.