Menjelang pelengserannya pada 23 Juli 2001, Gus Dur bertemu tujuh ulama sepuh di Istana Negara. Di tengah tekanan politik yang semakin kuat, pertemuan itu berlangsung haru.
Gus Dur menangis dan meminta maaf, sementara para kiai berusaha memahami situasi yang dihadapi presiden. Di luar istana, masa depan pemerintahan Indonesia berada di ujung tanduk.
Malam 22 Juli 2001 menjadi salah satu malam paling menentukan dalam perjalanan politik Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur.
Di Jakarta, para elite politik sedang bergerak menuju perubahan kekuasaan. MPR bersiap menggelar Sidang Istimewa pada keesokan harinya.
Posisi Gus Dur semakin terdesak, sementara hubungannya dengan sejumlah kekuatan politik dan unsur keamanan berada dalam ketegangan.
Di tengah situasi tersebut, menjelang tengah malam, tujuh kiai sepuh datang menemui Gus Dur di Istana Negara. Mereka didampingi Masduki Baidlawi, yang ketika itu menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU.
Menurut laporan yang dimuat NU Online, dengan merujuk pemberitaan Kompas pada 1 Agustus 2001, para ulama itu menyampaikan perkembangan politik terakhir kepada Gus Dur, termasuk rencana percepatan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli.
Pertemuan berlangsung khidmat dan penuh keharuan.
Gus Dur tak kuasa menahan air mata. Ia berulang kali meminta maaf karena merasa belum berterus terang sepenuhnya kepada para ulama mengenai situasi politik yang sedang dihadapinya.
Tidak banyak detail percakapan yang dapat dipastikan dari laporan tersebut. Namun, peristiwa itu memberikan gambaran tentang suasana batin seorang presiden yang menghadapi kemungkinan kehilangan jabatan dalam hitungan jam.
Tujuh kiai sepuh yang namanya masih perlu dipastikan
Ada satu hal yang perlu ditegaskan agar kisah ini tidak berubah menjadi legenda yang dibangun dari informasi yang tidak terverifikasi.
Laporan yang menjadi rujukan utama menyebut jumlah tujuh ulama sepuh, tetapi tidak merinci nama mereka secara lengkap. Karena itu, tidak tepat memasukkan nama-nama kiai tertentu ke dalam daftar tersebut hanya karena mereka dikenal dekat dengan Gus Dur atau terlibat dalam peristiwa politik yang sama.
Ketiadaan daftar nama tidak mengurangi arti pertemuan itu. Justru, ketelitian dalam membedakan fakta dan dugaan diperlukan ketika menulis sejarah yang menyangkut tokoh-tokoh penting Nahdlatul Ulama.
Yang dapat dipastikan adalah bahwa para kiai datang untuk mengetahui perkembangan keadaan politik dan menyampaikan informasi kepada Gus Dur. Mereka bukan sekadar saksi pergantian kekuasaan, melainkan bagian dari lingkungan sosial dan keagamaan yang memiliki hubungan panjang dengan perjalanan hidup sang presiden.
KH Abdullah Faqih dan nasihat di tengah krisis
Di antara ulama yang mempunyai peran penting dalam krisis politik tersebut adalah KH Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban.
Namun, ada perbedaan peristiwa yang harus dijaga: sumber yang tersedia tidak memastikan bahwa KH Abdullah Faqih merupakan salah satu dari tujuh kiai yang hadir dalam pertemuan di Istana menjelang tengah malam.
Peran KH Abdullah Faqih dalam rangkaian peristiwa menjelang dekrit Gus Dur tercatat dalam sumber lain.
Dalam tulisan KH Husein Muhammad yang diterbitkan NU Online Jawa Barat pada Desember 2024, ia mengisahkan pernah mendengar KH Abdullah Faqih menyampaikan pandangan bahwa Gus Dur tetap perlu mengeluarkan dekrit, terlepas dari dukungan militer, agar penolakannya terhadap Sidang Istimewa dan tuduhan yang diarahkan kepadanya tercatat dalam sejarah.
Tulisan tersebut mengutip pernyataan KH Abdullah Faqih:
“Didukung atau tidak oleh tentara, Gus Dur harus mengeluarkan dekrit.”
Pernyataan itu memperlihatkan adanya pandangan di kalangan ulama yang memandang dekrit sebagai sikap politik dan konstitusional yang perlu diambil Gus Dur, meskipun konsekuensinya sangat besar.
Sementara itu, rekonstruksi peristiwa yang dimuat Alif.ID menyebut KH Abdullah Faqih menemui Agum Gumelar menjelang pengumuman dekrit.
Dalam pertemuan tersebut, Agum menyatakan penolakannya terhadap dekrit dan mengajak agar Gus Dur mempertimbangkan pengunduran diri.
Kedua kisah tersebut memberikan konteks penting tentang posisi para ulama dalam krisis.
Mereka tidak seluruhnya harus dipahami sebagai satu kelompok dengan pandangan dan strategi yang seragam.
Ada upaya memberikan nasihat, mencari jalan keluar, dan mencegah keadaan politik berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Di luar istana, kesetiaan massa menjadi persoalan tersendiri
Krisis Gus Dur tidak berhenti pada perdebatan hukum dan perebutan dukungan politik.
Sebagian pendukungnya, terutama dari lingkungan Nahdliyin di Jawa Timur, menyatakan kesiapan membela Gus Dur.
Sejumlah laporan retrospektif mencatat adanya ancaman pengerahan massa dalam jumlah besar menuju Jakarta.
Situasi tersebut membuat krisis politik memiliki dimensi sosial yang jauh lebih luas. Jika kemarahan pendukung berubah menjadi bentrokan dengan kelompok yang berseberangan atau aparat keamanan, akibatnya dapat melampaui pergantian presiden.
Dalam rekonstruksi yang diterbitkan Tirto, Gus Dur digambarkan berusaha mencegah pendukungnya bergerak menuju Jakarta. Ia tidak ingin mempertahankan jabatan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat.
Sikap tersebut menjadi salah satu bagian penting dari narasi akhir pemerintahannya.
Dukungan massa yang besar tidak otomatis menjadi alasan untuk menggunakan kekuatan demi mempertahankan jabatan.
Di sinilah pertemuan dengan para kiai memperoleh makna yang lebih luas. Di tengah krisis, Gus Dur berhadapan dengan lingkungan yang bukan hanya memiliki ikatan keagamaan dengannya, melainkan juga pengaruh sosial yang dapat menentukan bagaimana para pendukung menyikapi kejatuhannya.
Dekrit yang tidak mengubah akhir kekuasaan
Lewat tengah malam, memasuki 23 Juli 2001, Gus Dur mengumumkan dekrit presiden.
Pokok isinya meliputi pembekuan DPR dan MPR, langkah menuju pemilihan umum dalam waktu satu tahun, serta pembekuan Partai Golkar sambil menunggu proses hukum.
Dekrit itu tidak memperoleh dukungan institusional yang diperlukan untuk dijalankan.
MPR tetap bersidang dan memberhentikan Gus Dur pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarnoputri kemudian diangkat menjadi presiden.
Dengan demikian, pertemuan Gus Dur dengan tujuh kiai sepuh berlangsung hanya beberapa jam sebelum berakhirnya masa kepresidenannya.
Tidak diketahui secara lengkap apa saja nasihat yang diberikan para kiai dalam pertemuan itu.
Tidak pula tersedia bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa merekalah yang menentukan isi dekrit. Yang tercatat adalah pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana haru, dengan para ulama menyampaikan perkembangan politik dan Gus Dur meminta maaf karena merasa belum terbuka sepenuhnya kepada mereka.
Fakta yang terbatas itu tetap penting. Ia menempatkan krisis Juli 2001 bukan hanya sebagai pertarungan elite politik, tetapi juga sebagai pengalaman personal seorang presiden yang harus menghadapi berakhirnya kekuasaan.
Ketika jabatan berakhir, hubungan batin tidak ikut berakhir
Pada 26 Juli 2001, Gus Dur meninggalkan Istana Negara. Ia tidak lagi menjabat presiden, tetapi kepergiannya tidak berlangsung tanpa dukungan masyarakat dan orang-orang yang tetap mendampinginya.
Kesaksian yang dimuat Kompas pada Juli 2022 menggambarkan bagaimana sejumlah kiai terus mendampingi Gus Dur hingga ia meninggalkan istana dan menuju kediamannya di Ciganjur.
Peristiwa tersebut berbeda dari pertemuan tujuh kiai pada malam 22 Juli. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa hubungan Gus Dur dengan lingkungan ulama dan para pendukungnya tidak semata-mata bergantung pada kedudukannya sebagai presiden.
Jabatan dapat dicabut melalui proses politik. Hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak serta-merta berakhir bersamaan dengan keputusan MPR.
Malam 22 Juli 2001 tetap menjadi salah satu fragmen paling manusiawi dari krisis tersebut.
Di balik pertarungan politik, seorang presiden menangis di hadapan para ulama, meminta maaf, dan menghadapi kenyataan bahwa pemerintahannya mungkin segera berakhir.
Sebab, sejarah sudah menyimpan satu kenyataan yang kuat: beberapa jam sebelum kehilangan jabatan, Gus Dur masih mencari ruang untuk berbicara dengan orang-orang yang memiliki ikatan moral dengannya.
Di luar istana, negara sedang menghadapi krisis konstitusional. Di dalamnya, berlangsung sebuah pertemuan yang memperlihatkan bahwa politik, pada akhirnya, juga menyangkut hubungan antarmanusia.
Dan ketika kekuasaan berakhir, yang tersisa bukan hanya catatan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan juga cara seseorang menyikapi dan menghadapi akhir kekuasaannya.*