Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyetujui, jika sepanjang Jalan Ronggowarsito Surabaya dijadikan sentra kuliner makanan. PKL ditempat tersebut akan diperuntukan oleh warga setempat.
Namun, baru saja akan dibentuk sudah ada informasi jika lapak hingga tenda diperjualbelikan oleh oknum hingga jutaan rupiah.
Terkait adanya pungutan liar uang tenda itu langsung dibantah oleh Yuli Kasi Trantib Kelurahan Darmo mengatakan, jika terkait penataan PKL Warga di Jalan Ronggowarsito, ketua RT setempat mengusulkan ke Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan disetujui
“Sempat ada kesalahpahaman antar warga hingga dikumpulkan untuk rapat dan membahas masalah PKL, seperti pertemuan pada,” Ujarnya Sabtu (24/12/2022) di balai RW Ronggowarsito.
Dalam rapat kedepan, nantinya akan dibahas visi misinya PKL, penataan parkir serta membentuk seperti paguyupan, agar nantinya tertib juga indah. Serta berkordinasi dengan Dishub terkait parkir.
Beredar juga info jika pedangan banyak yang bukan warga Ronggowarsito, kabar itulah yang nantinya akan dibahas dalam sebuah forum.
Yuli menambahkan, Pihak Kacamatan hanya memfasilitasi ke Dinas Koprasi agar para PKL legal. Dan tidak ada bantuan tenda. “Mereka para PKL didaftarkan ke Dinas Koprasi agar supaya legal,” kata Yuli.
“Terkait jika lapak dijual juga dibantah oleh pihak Kacamatan. Semua lapak yang berjumlah sekitar 100 tempat gratis dan dikhususkan untuk warga yang ada di wilayah RW 10 mangkunegoro, Wonokromo Surabaya. “Tidak ada jual beli lapak,” tegas Kasi Trantib.
Sementara itu, Hudayah Ketua RT 02 menjelaskan usai mengikuti rapat singkat di balai RW. Hasil rapat salah satunya adalah warga RW 10 Ronggowarsito diperioritas untuk berjualan.
“Masalah tenda itu ditangani swasta dan memang ada biaya sebesar Rp. 2,5 juta,” kata ketua RT 02.
Namun jika warga atau PKL merasa keberatan, pihak swasta akan memberikan keringanan yakni dengan membayar secara angsuran
Di PKL Ronggowarsito yang berjumlah 100 tempat itu, pihak Pemerintah hanya melegalkan tempat dan ijin Walikota Surabaya.