Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Memilih diksi dalam menghadapi gelombang ledakan Kasus Covid-19, pemerintah (Eksekutif) menyebutnya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat) Darurat.
Diksi yang dipilih seolah hanya diterapkan pada Rakyat, bukan pejabat atau elit Negara. Sehingga, pun sangat dimungkinkan pemberlakuan PPKM itu tidak bisa menyentuh kepada level tingkat Elit.
Berbeda halnya, apabila PPKM diganti dengan diksi Pembatasan Aktivitas Mikro Dimasa Pandemi (PAMDP). Cakupan aturan-nya akan berdampak secara nasional. Tak peduli Rakyat atau Elit, semuanya sama Dimata Kebijakan Aturan.
Jawa-Bali periode 3 Agustus Hingga 20 Agustus menoreh sejarah, tarik ulur Pemulihan ekonomi atau Pengetatan PPKM dipilih secara zona warna menggunkan metode Parsial.
Wilayah Zona Merah atau hitam diperketat, warna selainnya diperlonggar.
Khusus perkantoran PPKM Darurat kelihatannya hanya memperluas ketentuan yang tadinya untuk zona merah saja merangsek ke zona oranye sambil memperketat zona hijau.
Jadi zona oranye dan hijau diperketat, tapi zona merah sama saja. Ini mungkin bisa mencegah zona non-merah “naik kelas”, tapi secara praktik bagaimana strategi membuat zona merah “turun kelas” masih bias.
Sebagain para ahli menilai, ledakan kasus saat ini disebabkan buruknya sistem pembatasan mobilitas masyarakat di awal-awal masa Pandemi.
Faktanya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada medio Januari 2021 telah menginstruksikan kepada masing-masing pimpinan Daerah untuk membatasi kegiatan Masyarakat di luar rumah. Hal itu mencakup kegiatan ibadah hingga kegiatan di Pasar-pasar.
Aturan diperpanjang setiap dua minggu, setidaknya 12 kali sampai akhir Juni 2021.
Instruksi pembatasan tersebut diperluas dari tujuh provinsi di Jawa dan Bali menjadi 10, 15, 25, 30 dan akhirnya semua provinsi.
Mulai awal Februari, pemerintah memperkenalkan adanya klasifikasi risiko di tingkat rukun tetangga (RT) dengan bungkus istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro. Seberapa efektifkah penerpan itu, jawabannya nanti akan dirilis melalui media.
Selama dua tahun, sejak awal pendemi akibat virus Covid-19, bongkar muat aturan dan kebijakan tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan. Hingga klimaksnya bermacam-macam varian Covid-19 masuk ke Nusantara.
Dibeberapa negara, termasuk Inggris sedang melakukan ujicoba mencampur (Mix) vaksin, narasi yang dibangun didalamnya adalah memungkinkan ke efektifan mix Vaksin melawan varian Delta. Sedangkan resiko dari penerima vaksin mix itu belum diteliti secara ilmiah dengan pengujian yang komperhensif.
Kasus efektif hingga Kamis 8/7/21, tercatat 359.445 kasus dari jumlah total kasus sebanyak 2.417.788. Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 yang terdata mencapai 63.760 jiwa.
Tidak ada cara lain, pemerintah mendorong Vaksinasi masal untuk meredam ledakan Covid-19. Harapannya, meski tidak mampu menolak virus, setidaknya vaksin akan memperingan efek dari infeksi Covid-19. Meskipun vaksinnini tidak mencakup untuk membendung varian delta.