Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Jember, Jawa Timur, sejak 26 Juli 2025, telah menyisakan luka ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Antrean panjang di SPBU, harga BBM eceran yang melonjak hingga Rp 25.000 per liter, hingga kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 7 miliar per hari, terutama bagi UMKM, menjadi bukti nyata dampak krisis ini.
Penyebab utamanya adalah penutupan Jalur Gumitir, rute vital distribusi BBM dari Depo Pertamina Banyuwangi, untuk perbaikan jalan selama dua bulan. Namun, di balik respons cepat pemerintah daerah dan Pertamina, krisis ini justru menguak kelemahan mendasar, yakni kurangnya antisipasi sebelum mengambil keputusan strategis.
Pemerintah Kabupaten Jember dan Pertamina memang telah bergerak cepat setelah krisis terjadi. Penambahan pasokan BBM hingga 2.000 kiloliter per hari, pengalihan distribusi dari Surabaya, Malang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, serta pengerahan 93 armada tangki BBM.
Kebijakan darurat seperti sekolah daring dan WFH bagi ASN juga diterapkan untuk mengurangi tekanan kebutuhan BBM.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, bahkan melakukan pemantauan harian bersama Pertamina untuk memastikan pasokan merata ke 40 SPBU dan satu SPBU khusus nelayan.
Langkah-langkah ini berhasil meredakan antrean di SPBU kota per 30 Juli 2025. Namun, semua ini hanyalah respons reaktif—tindakan yang wajib dilakukan pemerintah daerah saat krisis sudah terlanjur melanda.
Masalah utamanya terletak pada kurangnya antisipasi sebelum penutupan Jalur Gumitir.
Jalur ini adalah urat nadi distribusi BBM dari Banyuwangi, dan penutupannya seharusnya didahului oleh pemetaan risiko yang komprehensif.
Bupati Fawait sendiri mengkritik Pertamina atas kelalaian ini, menyoroti bahwa tidak ada perencanaan matang untuk mengantisipasi gangguan logistik.
Jalur alternatif Pantura Situbondo, misalnya, terbukti tidak mampu menampung volume truk tangki, menyebabkan kemacetan parah dan keterlambatan pengiriman. Padahal, langkah sederhana seperti pengaturan jadwal khusus untuk armada BBM atau uji coba jalur alternatif bisa mencegah krisis ini.
Selain itu, stok cadangan di Depo BBM Jember seharusnya diperkuat sebelum penutupan, mengingat ketergantungan wilayah ini pada pasokan harian.
Faktor eksternal seperti gelombang tinggi di Selat Bali dan pembatasan di Jembatan Besuki memang memperparah situasi. Namun, ini justru menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi yang lebih dini.
Pertamina, sebagai pengelola distribusi BBM, seharusnya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember untuk menyusun rencana kontingensi, seperti pengalihan pasokan dari wilayah lain sejak awal.
Simulasi distribusi atau analisis dampak penutupan jalan juga bisa menjadi langkah proaktif untuk meminimalkan risiko.
Krisis BBM di Jember bukan sekadar “hal kecil” yang gagal ditangani, melainkan cerminan kompleksitas logistik energi di wilayah dengan infrastruktur terbatas.
Keputusan penutupan Jalur Gumitir, meskipun untuk perbaikan infrastruktur, diambil tanpa mempertimbangkan dampak domino pada kebutuhan dasar masyarakat.
Akibatnya, masyarakat Jember—khususnya pelaku UMKM dan nelayan—menanggung beban ekonomi yang tidak seharusnya terjadi.
Lonjakan harga BBM eceran dan munculnya tengkulak semakin memperburuk situasi, menunjukkan ketidaksiapan awal yang dapat memicu efek berantai.@ *