Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) — Aliansi berberapa organisasi yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan adanya indikasi iming-iming jabatan oleh petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyelenggara pemilu didaerah.
Tawaran jabatan itu adalah dijanjikan bakal dipilih menjadi anggota KPU pada 2023. Sedangkan bagi yang tidak mematuhi instruksi serupa, petinggi yang diduga duduk di KPU Pusat tak segan-segan mengancam memutasi pegawai tersebut.
Temuan itu berdasarkan laporan penyelenggara pemilu di Daerah yang mengadu di Pos pengaduan yang dibentuk oleh Koalisi.
“Iming-iming untuk nanti akan dipilih pada proses pemilihan calon anggota KPU provinsi kabupaten/kota yang akan digelar tahun 2023 mendatang,” Ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers virtual,Minggu (18/12/2022).
Menurut Kurnia, praktik kecurangan dan pemberian iming-iming tersebut tak bisa dibiarkan. “itu sebenarnya menodai azas utama tentang independensi dari KPU,” Kata Kurnia.
Kurnia menceritakan, praktik kecurangan ini bermula pada 7 November 2022. Di hari itu, hasil rekapitulasi verifikasi faktual parpol oleh KPU provinsi dijadwalkan diserahkan kepada KPU pusat.
Lalu, anggota KPU RI tiba-tiba mendesak KPU provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi faktual sejumlah parpol dari TMS menjadi MS dalam Sipol.
Namun, rencana itu terkendala karena beberapa anggota KPU daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota, tak sepakat untuk melakukan instruksi. Pihak KPU RI lalu mengubah strateginya.
Strategi kedua, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI memerintahkan Sekretaris KPU provinsi untuk melakukan praktik kecurangan. Caranya, meminta Sekretaris KPU provinsi untuk memerintahkan pegawai operator Sipol kabupaten/kota mendatangi KPU provinsi dan mengubah status verifikasi parpol.@ *