Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Surabaya — Puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Polrestabes Surabaya pada Jumat (14/2/2025). Mereka menyoroti isu keamanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan serta menuntut netralitas kepolisian dalam mengawal polemik reklamasi pantai timur Surabaya.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PC IMM Kota Surabaya, Muhammad Alwi Shihab, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap meningkatnya keresahan di kalangan kader IMM terkait kondisi keamanan di Kota Pahlawan.
“Kami telah melakukan diskusi dan kajian bersama kader IMM se-Surabaya. Salah satu isu utama yang mencuat adalah persoalan keamanan yang masih menjadi kekhawatiran warga. Kami ingin agar masalah ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian,” ujarnya.
Alwi menekankan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Menurutnya, perlu ada transparansi dan komitmen dalam menegakkan hukum secara adil serta memperkuat penegakan sanksi bagi pelaku kejahatan.
IMM juga telah menyerahkan policy brief kepada Polrestabes Surabaya sebagai bentuk kontribusi mereka dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Alwi memastikan bahwa mereka akan terus memantau dan mengevaluasi sejauh mana rekomendasi dalam policy brief tersebut diimplementasikan.
Di sisi lain, IMM juga mempertanyakan sikap kepolisian dalam mengawal polemik reklamasi pantai timur Surabaya. Isu ini mencuat setelah insiden kericuhan yang terjadi di Palm Park Hotel Kaza Surabaya pada Selasa (11/2/2025), saat PT Granting Jaya menggelar sosialisasi Amdal untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL).
Acara sosialisasi tersebut menuai protes dari warga pesisir yang merasa tidak dilibatkan. Lebih dari 100 warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) mencoba masuk ke dalam forum untuk menyuarakan keberatan mereka. Namun, kehadiran mereka dihalangi oleh petugas keamanan, yang kemudian memicu ketegangan hingga berujung pada kericuhan.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Erfanda Andi Mada Arectya, menilai bahwa proyek PSN SWL berpotensi merugikan warga pesisir serta berdampak negatif terhadap lingkungan. Ia turut serta dalam barisan FM3 untuk menyuarakan penolakan terhadap acara sosialisasi tersebut.
“Kami menyaksikan sendiri ada perwakilan dari PT Granting Jaya yang melakukan kekerasan terhadap warga. Namun, yang lebih kami sesalkan adalah sikap aparat kepolisian yang tampak tidak netral. Mereka lebih banyak menghalangi upaya kami dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Erfanda.
Ia pun mempertanyakan komitmen kepolisian dalam menjaga netralitas. “Ketika aparat tidak lagi berpihak pada keadilan, rakyat yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, kami mendesak agar Polrestabes Surabaya lebih profesional dalam mengawal polemik ini,” tegasnya.
IMM menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini demi memastikan bahwa kepentingan masyarakat pesisir tetap terlindungi dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.