Di tengah berkembangnya ekonomi digital, muncul wacana yang mengklasifikasikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro. Sekilas, gagasan ini terdengar progresif. Pengemudi dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan UMKM, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.
Akan tetapi benarkah pengemudi ojol benar-benar seorang pengusaha, atau justru pekerja yang dibungkus dengan label kewirausahaan?
Klasifikasi pengusaha pada umumnya memiliki keleluasaan menentukan harga jasa, memilih pelanggan, mengatur strategi pemasaran, bahkan menentukan arah usahanya sendiri.
Pengemudi ojol tidak menikmati kebebasan tersebut secara penuh. Tarif ditentukan oleh algoritma platform, akses terhadap pelanggan dikendalikan oleh aplikasi, insentif dapat berubah sewaktu-waktu, dan akun dapat dibatasi atau dinonaktifkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Dalam kondisi demikian, ruang gerak mereka sebagai “pengusaha” menjadi sangat terbatas.
Ironisnya, jika status pengusaha mikro dilekatkan tanpa disertai perlindungan hukum yang memadai, maka risiko usaha akan sepenuhnya dipindahkan kepada pengemudi.
Biaya pembelian kendaraan, perawatan, bahan bakar, asuransi, hingga risiko kecelakaan menjadi tanggung jawab pribadi. Sementara itu, perusahaan platform tetap memperoleh keuntungan dari setiap transaksi tanpa memikul beban yang sebanding.
Lebih jauh lagi, klasifikasi sebagai pengusaha mikro berpotensi mengikis hak-hak dasar yang lazim diperoleh pekerja.
Pengemudi tidak berhak atas upah minimum, pesangon, cuti berbayar, maupun perlindungan ketika hubungan kemitraan diputus secara sepihak.
Dengan kata lain, label “pengusaha” dapat berubah menjadi alasan untuk menghindari kewajiban memberikan perlindungan ketenagakerjaan.
Dampak sosialnya pun tidak bisa diabaikan. Ketika pendapatan pengemudi menurun akibat perubahan algoritma atau kebijakan tarif, mereka tidak memiliki jaring pengaman yang memadai.
Pengemudi Ojol menanggung seluruh risiko pasar, padahal kemampuan mengendalikan pasar itu sendiri sangat terbatas. Dalam praktiknya, mereka berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan platform yang memiliki kendali atas sistem.
Dari perspektif persaingan usaha, klasifikasi ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan. Perusahaan aplikasi dapat menikmati keuntungan dari jutaan mitra yang secara hukum dianggap pelaku usaha mandiri, sementara tanggung jawab sosial dan ketenagakerjaan menjadi semakin kecil.
Keuntungan terkonsentrasi pada platform, sedangkan risiko tersebar kepada para pengemudi.
Tidak dipungkiri bahwa status pengusaha mikro memberikan manfaat berupa akses pembiayaan dan program pemberdayaan UMKM. Namun, manfaat tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi perlindungan hukum terhadap pengemudi. Bantuan modal tidak dapat menggantikan hak atas kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
Mengklasifikasikan seluruh pengemudi ojol sebagai pengusaha mikro tanpa memperhatikan realitas hubungan mereka dengan platform digital berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan label, melainkan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikasi dengan perlindungan bagi para pengemudi.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah pengemudi ojol layak disebut pengusaha mikro atau bukan.
Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan status hukum tidak menjadi instrumen untuk mengalihkan tanggung jawab dari perusahaan kepada individu yang secara ekonomi berada pada posisi paling rentan.
Dalam negara hukum yang berkeadilan, inovasi ekonomi digital seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap manusia yang menggerakkannya, bukan sebaliknya.@ *