Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYAPOSTNEWS.COM, (Surabaya) – Panitia khusus (Pansus) DPRD Jatim klaim temukan adanya ketidaksusaian alokasi penggunaan anggaran LKPJ Gubernur Jatim 2021, Dimana Pansus kembali menemukan adanya angaran sebesar Rp, 147, 91M BTT (Belanja Tidak Terduga) hasil realokasi belanja yang bersumber dari DBHCHT Bidang Penegakan Hukum belum ada kejelasan penggunaannya.
Sementara, Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastutik mengakui hanya mendapatkan dana sebesar 500 Juta.
“Mohon maaf saya tidak memgetahui kegunaan dana tersebut. Kita hanya mendapatkan dan menggunakan dana itu sebesar 500 juta. Silahkan bapak-bapak menanyakan ke pak Boby (Bobby Soemiarsono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujar Lilik didepan anggota Pansus dalam rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur 2021 DPRD Jatim, Selasa (19/04/22).
Menanggapi hal ini, anggota Pansus Amar Syarifudin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya dana yang digunakan untuk penegakan hukum namun dinilai tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemprov Jatim.
“Ini kan ndak jelas. Katanya dana itu berasal dari dana hasil recofusing yang dilakukan kemarin saat pandemi. Tapi kok biro hukum hanya mengelola 500 juta. Terus yang lainnya kemana?” Ujar Amar.
Politisi PAN ini ini mengatakan dengan kondisi semacam ini, maka pihakya semakin penasaran alokasi dana recofusing APBD Jatim sebesar 1,3 triliun dibuat untuk apa saja.
Kita di Pansus katanya lagi, sampai saat ini juga belum mendapatkan jawaban dari BPKAD maupun Bapeprov terkait penggunaan dana refoucusing ditahun anggaran 2021 yang mencapai 1,3 triliun.
“Padahal lanjutnya kita sudah minta laporan tertulis. Ini kalau tidak ada penjelasan dari pihak terkait apalagi sebentar lagi kita Pansus akanenyampaikan rekomemdasi, maka kasus ini semakin membuka kembali peluang kita untuk melalukan hak interplasi (bertanya) kepada Gubernur,” pungkas politisi asli Lamongan ini.@ ™