Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) — Suharso Monoarfa dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran mengatakan “jika sowan kepada kiai harus memberi amplop yang merupakan praktik awal korupsi, ”
Suharso sebelumnya juga telah dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) ke Mabes Polri.
Siapakah sosok Suharso Monoarfa ini, berikut profil Suharso yang dirangkum oleh surabayapostnews
Suharso lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31 Oktober 1954. Dia memiliki dua orang anak yakni Andhika dan Raushanfikri.
Suharso saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan sejak 23 Oktober 2019 di kabinet Indonesia Maju.
Selain itu dia juga ia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada 20 Maret 2019 menggantikan Romahurmuziy dan terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX.
Sebelumnya Suharso sempat menduduki jabatan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia periode 2009-20011. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2015-2019.
Pada tanggal 17 Oktober 2011, Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Menteri Perumahan Rakyat RI, karena alasan yang tidak diketahui.
Pendidikan
SDN Tretes II, Malang (1966)
SMPN 3 Malang (1969)
SMAN 1 Malang (1972)
Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung (1973)
Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1974-1978)
EDP University of Michigan (1994)
Suharso Monoarfa lahir dan tumbuh dari keluarga pengusaha.
Keluarga besarnya memiliki marga “Monoarfa” (salah satu marga Gorontalo) yang memiliki garis keturunan keluarga kerajaan di Gorontalo. Selain Monoarfa, beberapa marga Gorontalo yang cukup populer di pentas nasional adalah marga Gobel, marga Habibie, dan marga Uno.
Diketahui mantan ketua umum PPP tersebut memiliki harta kekayaan berjumlah Rp73,06 miliar. Data tersebut diperoleh dari data Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Angka yang tak sedikit itu juga diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2021.