Jakarta – Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), organisasi kebangsaan lintas agama, suku, dan budaya, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) menyoroti maraknya aksi intoleransi di berbagai daerah yang semakin masif.
Menurutnya, krisis multidimensi yang kini dihadapi bangsa tidak terjadi secara tiba-tiba. Situasi ini merupakan hasil dari proses panjang tarik-ulur kepentingan politik yang kuat, ditambah persoalan ekonomi, penegakan hukum, serta pemerataan yang timpang, sehingga menciptakan keterpurukan, khususnya bagi masyarakat kelas bawah.
“Apa yang dilihat para pemangku kebijakan sering kali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Mereka hanya mendapat laporan bawahan atau kolega yang cenderung ABS—asal bapak senang—bahwa keamanan terkendali, ekonomi stabil, dan kehidupan sosial harmonis. Padahal, rakyat marah karena harga beras tinggi, kasus BBM oplosan, pajak yang naik berkali lipat, dan aksi intoleransi yang silih berganti terjadi di berbagai daerah,” ujar Gus Wal.
Ia menjelaskan, dalam situasi seperti itu, paham asing dan ideologi transnasional seperti Wahabi, Khilafah, dan terorisme menyusup memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Mereka menunggangi simbol-simbol keagamaan dan menawarkan janji palsu sebagai solusi semua masalah. Kebencian terhadap kelompok tertentu didoktrinkan secara masif, mengubah rasa kecewa menjadi dendam, lalu kemarahan yang berujung pada tindakan destruktif.
“Para pelaku teroris, baik yang tertangkap maupun pelaku bom bunuh diri, umumnya menyimpan dendam kepada kekuasaan yang mereka anggap menindasnya. Jiwa pemberontakan yang dipupuk paham asing membentuk mereka menjadi mesin pembunuh dan intoleran,” tambahnya.
Gus Wal menegaskan, PNIB lahir dari kekhawatiran akan fenomena terorisme dan intoleransi yang terus tumbuh subur, meski beberapa organisasi radikal seperti JAT, JAD, HTI, dan FPI telah dibubarkan. PNIB, kata dia, beranggotakan anak-anak bangsa yang masih percaya bahwa ketegasan dan integritas pemimpin, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, adalah modal utama menyelesaikan persoalan multidimensi yang semakin menumpuk.
“Ketegasan bukan hanya di lisan, tetapi juga di tindakan. Integritas berarti berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite di sekelilingnya,” tegasnya.
PNIB berpandangan, gejolak sosial tidak muncul tiba-tiba. Kekecewaan masyarakat bawah kepada pemimpin lahir dari proses ketidakadilan yang mereka rasakan. Pembiaran masuknya paham asing menjadi penyubur aksi intoleransi, yang diperparah ketimpangan sosial, ekonomi, dan hukum.
“Sesering apapun PNIB bersama elemen masyarakat lain melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, jika para elite tidak memiliki kesadaran untuk berpihak pada rakyat, upaya itu akan selalu membentur dinding tebal bernama kesenjangan,” kata Gus Wal.
Ia mengingatkan, keserakahan akan melahirkan penindasan, dan rakyat yang tertindas akan melawan dengan berbagai cara. Sayangnya, korban dari radikalisme dan terorisme bukanlah para elite, melainkan sesama rakyat.
Menutup pesannya, Gus Wal mengajak semua pihak untuk melakukan retrospeksi pada momentum 80 tahun kemerdekaan.
“Mari kita renungkan, apakah Indonesia dari tahun ke tahun menjadi lebih harmonis atau justru sebaliknya? Itulah ukuran kedewasaan bangsa. Salam Indonesia tanpa koma. Lawan intoleransi dengan toleransi. Mari membumikan dan menggemakan Pancasila, Merah Putih, serta memperkuat nasionalisme kebangsaan, toleransi, moderasi beragama, adat, dan budaya Nusantara (NASAB),” pungkasnya.@