Jakarta, 1965. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang masih bernapas dengan semangat revolusi, Dunia terbelah antara blok Barat dan Timur, namun Soekarno punya gagasan lain: menyatukan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam sebuah aliansi baru, Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
Bukan sekadar konferensi, CONEFO adalah seruan untuk menentang dominasi imperialis, menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menempatkan Indonesia sebagai mercusuar dunia ketiga.
Di jantung ambisi ini, sebuah kompleks megah mulai dibangun di Senayan, dengan Gedung Nusantara sebagai simbol kejayaan yang diimpikan. Namun, seperti banyak mimpi besar, CONEFO tersandung oleh badai politik, krisis ekonomi, dan isolasi global, meninggalkan Gedung Nusantara sebagai saksi bisu dari semangat yang pernah membara.
Pada awal 1960-an, Soekarno, yang dikenal dengan orasi berapi-apinya, semakin jengah dengan PBB. Bagi sang “Penyambung Lidah Rakyat,” PBB hanyalah alat dominasi Barat, terutama setelah Malaysia—yang sedang bersitegang dengan Indonesia dalam Konfrontasi Ganyang Malaysia—diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964. “Kami tidak butuh PBB!” serunya, mengumumkan penarikan diri Indonesia dari organisasi itu pada Januari 1965, sebuah langkah yang mengejutkan dunia.
Indonesia dibawah sukarno mencatatkan sejarah sebagai satu satunya negara yang keluar tanpa menghilangkan status di PBB.
Sebagai gantinya, Soekarno meluncurkan CONEFO, sebuah visi untuk menyatukan “kekuatan baru” (New Emerging Forces) dari negara-negara berkembang melawan “kekuatan lama” (Old Established Forces) yang ia tuding sebagai penindas.
CONEFO bukanlah ide sederhana. Terinspirasi oleh kesuksesan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, Soekarno ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat baru gerakan anti-kolonial global. Ia membayangkan sebuah sekretariat permanen di ibu kota, dengan konferensi perdana pada 1966 yang akan mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga.
Untuk mewujudkan mimpi ini, Soekarno memerintahkan pembangunan kompleks CONEFO di Senayan, Jakarta. Gedung Konferensi Utama—kini dikenal sebagai Gedung Nusantara—dirancang dengan arsitektur modern yang megah, mencerminkan ambisi Sukarno untuk berdiri sejajar dengan kekuatan dunia.
Pembangunan kompleks CONEFO adalah proyek raksasa yang menelan biaya fantastis, diperkirakan ratusan juta dolar—jumlah yang sangat besar di tengah ekonomi Indonesia yang sedang limbung.
Inflasi pada 1965 melonjak hingga 600%, bahan pokok langka, dan rakyat berjuang untuk bertahan hidup. Namun, bagi Soekarno, Gedung Nusantara bukan sekadar bangunan; ia adalah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan.
Dengan pilar-pilar kokoh dan desain yang memadukan modernitas dengan sentuhan lokal, gedung ini dirancang untuk menampung delegasi dari seluruh dunia, menjadi panggung di mana Soekarno akan memimpin revolusi global.
Namun, proyek ini memicu kontroversi. Banyak yang mempertanyakan mengapa anggaran negara dialihkan untuk monumen ambisius ini sementara masih banyak rakyat kelaparan dan kemiskinan melanda seluruh negara.
Konfrontasi dengan Malaysia, yang menyedot dana untuk operasi militer, semakin memperparah beban ekonomi. Meski begitu, Soekarno tak bergeming. Baginya, CONEFO adalah kelanjutan dari semangat Bandung, sebuah panggilan untuk membangun tatanan dunia yang bebas dari penjajahan.
Gagasan CONEFO tak pernah menjadi kenyataan. Pada Oktober 1965, Indonesia diguncang peristiwa Gestapu, percobaan kudeta yang memicu chaos politik dan akhirnya mengakhiri era Soekarno. Pergantian kekuasaan ke Soeharto pada 1966–1967 mengubur ambisi CONEFO.
Pemerintahan Orde Baru, yang berorientasi pada Barat, segera menghentikan proyek ini dan mengalihfungsikan kompleks CONEFO menjadi Gedung DPR/MPR. Gedung Nusantara, yang awalnya dirancang untuk menyambut pemimpin dunia ketiga, kini menjadi pusat aktivitas legislatif.
Secara diplomatik, CONEFO juga gagal menggalang dukungan luas. Meskipun negara seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam Utara menunjukkan simpati, banyak anggota Gerakan Non-Blok, seperti India dan Mesir, enggan meninggalkan PBB.
Isolasi Indonesia akibat Konfrontasi dan penarikan diri dari PBB membuat CONEFO kehilangan legitimasi internasional.
Meski gagal, CONEFO meninggalkan jejak yang tak bisa diabaikan. Gedung Nusantara, dengan arsitekturnya yang ikonik, tetap berdiri sebagai simbol ambisi Soekarno. Kini, sebagai bagian dari kompleks Parlemen Senayan, gedung ini menjadi saksi sejarah yang hidup, tempat para legislator Indonesia merumuskan kebijakan bangsa.
Lebih dari itu, semangat CONEFO—solidaritas anti-kolonial dan perjuangan untuk keadilan global—masih bergema dalam diskusi tentang peran Indonesia di dunia, seperti dalam Gerakan Non-Blok atau forum G20.@ *