Hari Anti Korupsi Sedunia, Ketua KPK:Terlambat Ketika Saya Tangkap Baru Sadar Itu Korupsi 

SURABAYA (SurabayaPostNews) – Harkodia (Hari Anti Korupsi Sedunia) dengan tema “Indonesia Pilih Bersatu Berantas Korupsi” terpusat di Jawa Timur, gedung sisi barat Alun – alun Kota Surabaya,” Kamis (1/12/2022).

Hadir Firli Bahuri ketua KPK, Brigjen Pipit Rismanto Direktur Tindak Pidana Tertentu ( Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol.Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, dan Imam Bustam Kasubdit Mineral Ditjen Minerba Kementrian ESDM, dan sejumlah Kepala Dareh Gubernur, Bupati, Walikota,serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyampaiannya Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Harkodia yang dipusatkan untuk wilayah 3 di Kota Surabaya, khususnya dengan tuan rumah, Ibu Gubernur Jatim, dan segenap undangan, Bupati, Walkota.

Begitu panjang perjalanan dunia untuk pemberantasan korupsi, karena kejahatan korupsi itu bukan hanya terjadi disuatu wilayah tertentu.Tapi bisa merambah keseluruh bangsa dan negara dimana pun berada,” kata Firli.

Itu, kata dia, bahkan seluruh kamar – kamar kekuasaan bisa diserang, dan masuk yang namanya kejahatan korupsi. Baik itu kekuasaan Eksekutif, Legislatif,dan Yudikatif rasanya bisa terkena virus yang dikenal virus korupsi.

“Tidak hanya di kekuasan, tapi juga bisa masuk kekuasan di partai politik. Saya tidak bicara tentang politik hari ini, tapi bicara tentang korupsi karena korupsi bisa masuk keranah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, termasuk juga partai politik.

“Untuk itu, menjadi penting bagi kita menggandeng bersama bahwa pemberantasan korupsi, tidak bisa kita  dilakukan sendiri, dan tahun ini, 2022 KPK menyepakati temanya Indonesia Pilih Bersatu Berantas Korupsi,” tegasnya.

Ini, tegas dia, kalimat ini bukan sekadar satu slogan, tapi marilah dimaknai sebagai kekuatan sumberdaya penggerak, betul-betul disatukan semangat, semangat tujuan bersama berantas korupsi.

“Beruntung, kita diberikan mandat mengelola pemerintahan, dan saya berharap kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, supaya melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap tahapan menajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, termasuk dalam pengesahan anggaran tidak terjadi inttrik – intrik atau praktik -praktik  korupsi.

“Jangan sampai Bapak, dan Ibu, kita ingatkan ketika saya tangkap, baru sadar ada korupsi setelah tertangkap.Itu terlambat, tapi KPK akan lakukan kalau memang terjadi korupsi yang Bapak, Ibu lakukan.Kita menyadari bahwa ini memang sesuatu yang sangat – sangat buruk dampaknya,” seru Firli.

Olehkarena itu, menurut Firli sulit rasanya mau wujudkan impian, tujuan nasional kalau masih ada korupsi.

“Bagaimana kita bisa mengerti perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia, kalau seluruh program yang diarahkan dan  yang dilakukan seluruh tumpah darah Indonesia dilakukan korupsi.

“Contoh kasar, kita bikin jembatan, jembatan dibuat harus kuat supaya dapat menerima perlindungan kepada setiap orang yang melintas.Tapi karena kualitas jembatan itu buruk, maka akan cepat hancur dan roboh, kalau roboh akan tejadi bencana kepada penguna jembatan,” lanjutnya.

Itu, menyadari bahwa KPK sulit untuk menyelesaikan seluruh tugas – tugas pemberantasan korupsi.

“Maka KPK mengajak seluruh Kementrian, dan segenap elemen masyarakat supaya berkomitmen  melakukan upaya pemberantasan korupsi supaya setiap penyelenggara negara tidak melakukan korupsi.

“KPK mengajak semua supaya membangun sistem yang baik, agar tidak ada terbuka celah karena ada kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Sehingga tidak bisa melakukan korupsi karena tidak ada kesempatan,” tandasnya.

Lantas, tandas dia, Gubernur, Bupati dan Walikota, diharap melakukan perbaikan sistem  agar bisa melakukan  pemberantasan korupsi dengan upaya pencegahan.

Olehkarena itu, menurut Firli sangat  diperlukan kepemimpinan para kepala daerah, untuk terus berinovasi mewujudkan sistem baik, agar tidak terjadi dan punya peluang melakukan korupsi.

“Upaya terakhir, KPK sangat tegas apabila ada pihak yang kita duga melakukan korupsi, pasti kita lakukan penindakan supaya orang itu takut,
dan menimbulkan efek jera kepada yang lain.Tragisnya saat ini orang tidak takut dengan hukuman penjara, tapi

beruntung ada UU tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga kita mampu merampas seluruh harta kekayaan para pelaku korupsi,” katanya.

Sehingga mau tidak mau, menurut dia, akan dimiskinkan karena melakukan korupsi.

“Yang tadinya ingin memperkaya sendiri, justru karena korupsi, tentu malah jadi miskin.Kalau Bapak,Ibu tidak mau miskin jangan melakukan korupsi,” pesan Firli.(Gus)