Get real time updates directly on you device, subscribe now.
TULUNGAGUNG – Jelang memasuki puasa Ramadhan 1443 H yang mulai dilaksanakan awal April 2022 mendatang. Sarmuji memberikan masukan dan berharap PPKM bisa segera dicabut.
Setelah menemui masyarakat sejumlah daerah di Jatim, Anggota DPR RI Komisi XI ini melihat kesadaran protokol kesehatan di masyarakat semakin baik dan penyebaran Covid-19 varian omicron terus menurun.
“Melalui forum ini saya mengusulkan, Baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Ketua Golkar Jawa Timur, kalau bisa sebelum romadhon, PPKM ini Sudah bisa dicabut,” tegas Sarmuji, disela kegiatan Audit Organisasi Partai Golkar di Kabupaten Tulungagung, Rabu (2/3/2022).
Kepada seluruh pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar, Sarmuji menyampaikan alasan kuat, kenapa PPKM ini harus segera dicabut. Yakni, upaya serius pemerintah terlihat sudah bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Maka Pemerintah tidak perlu malu malu lagi untuk mengakui keberhasilannya.
“Varian omicron ini, BOR (Bed of Rate – Rata-rata keterisian tempat tidur pasien) di rumah sakit juga turun. Meskipun orang yang terpapar corona sebenarnya sudah melewati puncak pada waktu varian Delta dulu,” jelas Sarmuji.
Selain itu, penghentian status PPKM sebelum Ramadhan, kata Sarmuji agar umat Islam bisa beribadah tanpa was-was was. Tidak khawatir melanggar PPKM. Sehingga otomatis berdampak pada perputaran nilai ekonomi masyarakat bisa meningkat.
“Agar juga rakyat bisa berziarah dengan tenang di pusara orang tuanya. Dan jika Idul Fitri tiba, rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya,” cetusnya.
Namun ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan kesehatan seperti biasanya. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.
“Karena varian omicron ini memang lebih cepat dari segi penularan. Hanya saja meskipun yang terpapar semakin banyak, tapi yang masuk rumah sakit ternyata terbukti sedikit,” sebutnya.
Apalagi lanjutnya lagi, yang meninggal karena varian omicron, menurut data dari pemerintah, sudah semakin sedikit. Kalaupun ada yang wafat lebih banyak disebabkan faktor komorbid atau penyakit bawaanya.
“Jadi kalau ppkm dicabut, yang perlu dibatasi adalah orang-orang dengan komorbid. Dibatasi gerakannya, dihimbau untuk selalu hati-hati sampai Covid ini bisa teratasi tuntas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga tanggal 7 Maret nanti, pemerintah masih menerapkan status PPKM level 1 sampai level 4 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya satu Kota Madiun yang saat ini ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM Level 4. (*)