Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA, (SurabayaPostNews) – Kejaksaan Tinggi Jatim (Kejati Jatim) dipastikan belum menerima berkas pelimpahan kasus dugaan pencabulan di Sekolah SPI dari penyidik Renakta Polda Jatim.
Pernyataan itu diungkap Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman, Jumat siang (10/9/21). Pihak Kejati menurut Fathur, baru menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada 4 Juni 2021.
Perihal adanya pelimpahan berkas sepertihalnya yang dikataan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, hanyalah klaim sepihak yang belum bisa dipertangung jawabkan.
“Pada tanggal 4 juni 2021 kejati jatim menerima SPDP tertanggal 1 juni 2021 perihal dugaan pencabulan anak di sekolah SPI, selanjutnya di tunjuk JPU dan sampai dengan hari ini, 10 september 2021 berkas perkara tersebut belum masuk ke kejati jatim untuk di teliti syarat formil dan materiilnya,”beber mantan Kasi Intel Kejari Surabaya itu, Jumat Siang.
Sementara, Jaksa yang bakal meneliti berkas nantinya telah ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang.
Kasus dugaan pencabulan di Sekolah SPI ini dilaporkan oleh salah seorang alumni SPI ber- inisial SDS (28) tahun. Pelapor dalam perkara ini tercatat sudah dewasa dan bakal menikah dengan lelaki idamannya yang juga alumnus SPI (RBT).
Pelapor mengaku mengalami kekerasan seksual sejak 2009. Dan baru membuat laporan ke Polda Jatim tanggal 29 Mei 2021.
Kuasa hukum JE, Recky Bernandus Surupandy menyoal laporan yang dibuat SDS. Sebab laporan itu baru dibuat dalam durasi waktu 12 tahun.
“Tentunya hubungan kausalitas antara perbuatan dan alat bukti haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu.”kata Recky.
Diketahui sebelumnya, Komnas PA Arist Merdeka Sirait pada Rabu (8/9/21) mendatangi Mapolda Jatim untuk menanyakan status Hukum JE. Sementara, Polda Jatim menegaskan status hukum JE telas jelas berstatus tersangka sejak Kamis (5/8/21) lalu.
Arist sebelumnya tidak puas dengan perkembangan itu, ia mendesak supaya Pihak kepolisian melakukan upaya penahanan dan pencekalan pada JE.
Ketua Komnas PA itu baru memahami perkara setelah bertemu dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.
“Dari Pak Humas Polda Jatim, dia (JE) bersikap kooperatif. Diskresi polisi kalau misalnya seseorang disangkakan tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya, kemudian kooperatif maka hak hukumnya diberikan,”kata Arist merdeka.@ (ss/l1)