Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) — Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Anti Penista Agama (Kopenima) kembali menggelar aksi di depan gedung Mapolda Jatim, Senin (24/10). Tuntutan mereka tetap sama, yakni menuntut pihak kepolisian segera memproses penggunaan hijab syar’i yang dilakukan SDS dan JL.
Koordinator aksi Mustajib, Dalam orasinya mengatakan SDS dan JL dinilai telah memanfaatkan simbol agama umat muslim untuk menarik simpati sewaktu berurusan dengan hukum, padahal keduanya bukanlah umat muslim.
Mustajib menegaskan, umat muslim akan tetap bersimpati kepada setiap korban tindak pidana tanpa melihat status agamanya.
Mustajib mengadukan perbuatan SDS dan JL karena mengesankan diri sebagai Muslimah yang menjadi korban kekerasan seksual. Padahal keduanya beragama Nasrani.
Dalam aksi kali ini, perwakilan Kopenima diterima pihak Ditreskrimsus Polda Jatim. Hasil dari audiensi.
“Hari ini kami datang untuk memastikan kepastian proses pengaduan kami 2 bulan lalu,” kata Mustajib usai audiensi.
Dikatakan Mustajib, dari hasil audiensi pihak Ditreskrimsus memberi jawaban memuaskan akan ada tindak lanjut.
“Jawaban pihak Ditreskrimsus memuaskan. Katanya akan ada tindak lanjut dari pengaduan kami,” terangnya.
Ditambahkan Mustajib, pihaknya dalam dua pekan ke depan akan dipanggil untuk diperiksa.
“Menurut pihak Polda, saya selaku pelapor akan dipanggil sebagai tindak lanjut dari pengaduan tersebut,” ungkapnya.
Kopenima berharap agar kasus penyalahgunaan hijab oleh SDS dan JL tidak hanya selesai di pengaduan saja.
“Harapan kami ada tindaklanjut sebab dalam kasus ini SDS dan JL selaku penganut nasrani telah melakukan menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat kebohongan,” demikian Mustajib.
Sekedar diketahui, pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Kopenima mengadukan kedua ke Polda Jatim atas dugaan penistaan agama. Diketahui keduanya bergama non Muslim. JL ber-KTP Nasrani. Sementara SDS ber-KTP Islam namun pada tahun 2011 telah dibaptis dan surat baptis keluar pada tahun 2021.@