KPK: Asset Recovery Harus Dioptimalkan untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MALANG (SurabayaPostNews) – Selama semester 1 2023, KPK telah melakukan asset recovery sebesar Rp166,36 miliar, dari denda uang pengganti, dan rampasan.

Hal ini disampaikan Jubir (juru bicara) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, dalam talkshow di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Senin (18/9/2023).

“Ini dilakukan agar bisa mengembalikan kerugian keuangan negara setelah dikorupsi. Sayangnya upaya pengembalian aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan,”papar Ali Fikri.

Talkshow bertema “Optimalisasi Asset Recovery dan Integrasi Pemberantasan Korupsi” Ali Fikri menerangkan soal efek jera atas tindak pidana korupsi.

“Salah satu upayanya dengan memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian dari asset recovery.Dalam undang-undang KPK yang baru ada fungsi eksekutor, yaitu dengan menyita,merampas,dan melelang harta tindak pidana korupsi, agar bisa dimasukkan dalam kas negara,”ujarnya.

Dalam satu tindak pidana korupsi, ujar dia,suap/gratifikasi, atau lainnya,KPK menelusuri (aliran) uangnya,kemudian menetapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),dengan harapan ketika divonis hakim, hartanya dimasukkan ke kas negara.

“Meski begitu, pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi saja tidak cukup.Memberantas korupsi harus dibarengi dengan upaya-upaya lainnya, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, misalnya, sivitas akademi kampus,” lanjutnya.

KPK sendiri menggugah partisipasi masyarakat melalui strategi Trisula Pemberantasan Korupsi,yakni pendidikan, pencegahan maupun penindakan.

“Dalam hal ini,dosen dan mahasiswa bisa ikut berkontribusi melalui upaya KPK meliputi,Penindakan,sebagai pelapor/Pengaduan Masyarakat, saksi ahli,pencegahan,terlibat dalam kajian perbaikan sistem tata kelola,mengawasi jalannya pemerintahan (pusat, daerah),dan pendidikan,melakukan implementasi kurikulum antikorupsi hingga menjadi penyuluh antikorupsi,”tegas Ali Fikri.

Sementara,Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi,menyatakan jika asset recovery, penting untuk negara.

“Perampasan aset tersebut sudah lama masuk dalam kajian UNCAC (UN Convention Against Corruption),” kata Fachizal

“Secara teori filosofi hukum peradilan pidana ada dua value nya.Pertama pemberantasan kejahatan dan kedua, human rights protection.Dalam konteks ini,apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, perampasan aset,desainnya harus efektif dan efisien.Sementara di Indonesia, belum ada pengaturan perampasan soal Illicit Enrichment.Jadi biasanya menggunakan (landasan) hukum TPPU,”ucap Fachrizal.

Seperti diketahui,Survei Penilaian Integritas Pendidikan melalui strategi pendidikan,KPK terus melakukan insersi kurikulum pendidikan antikorupsi,dari level sekolah dasar, menengah,hingga perguruan tinggi.

“KPK juga memperluas program penyuluh antikorupsi, serta festival integritas kampus. Di tahun 2023 ini,KPK juga perdana menggagas Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.SPI Pendidikan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang relevan dengan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,” ungkapnya.

Lantas,ungkap dia,survei dilakukan untuk memetakan kondisi integritas pendidikan,baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang memengaruhinya seperti tenaga pendidik,pimpinan,termasuk aspek pengelolaan.

Timotius Hendrik Partohap, Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Monitoring KPK menyebut pentingnya SPI Pendidikan.

“Hasil penilaian SPI Pendidikan diharapkan bisa digunakan untuk menyusun rekomendasi dan perbaikan di lingkup pendidikan,sehingga implementasi budaya antikorupsi lebih tepat sasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan bisa unggul, hebat,dan mampu bersaing secara global,”ujar Hendrik.

SPI Pendidikan 2023 sendiri, ujar dia, sudah memulai tahapan survei per 17 Juli dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023.

“Dengan menargetkan 71.514 responden dari 350 ribu orang yang dimintai ketersediaan untuk mengisi kuesioner secara daring,”pungkasnya.(Gus)

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.