Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (Surabayapostnews) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu Didik Machmud, soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD,) Kota Batu, usai Musrenbang di The Singhasari
Resort, Rabu (8/3/2023) sore.
“Pada acara Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tadi di Singhasari Resort , yang paling jadi sorotan adalah tentang PAD Kota Batu.
PAD kita Tahun 2023, hanya mampu dinaikkan Rp 250 miliar, itupun
belum tentu bisa terealisasi,”kata Didik.
Kalau dibandingkan dari beberapa daerah lain, Mojokerto, dan Madiun,
yang wilayahnya sama, dan mungkin potensinya kecil, menurut Didik sudah
diatas Rp 300 miliar.
“Batu sedang disoroti oleh BPK, dan Kemendagri.Batu yang katanya Kota Wisata kerap dikunjungi hampir 7 juta wisatawan setiap tahun, tapi mengapa PAD nya kecil,” tanya Didik.
“Kita selaku anggota dewan sebagai Ketua Fraksi Golkar mengusulkan,
pada Pejabat Walikota Batu segera bentuk tim independen, mensurvei,dan mengkaji potensi PAD ,baik pajak maupun retribusi. Retribusi Parkir, Retribusi Pajak Hiburan, Hotel dan sebagainya,” ujarnya.
Lantas ujar dia,kebetulan tadi narasumbernya Prof. Dr. Candra Fajri Ananda,SE, MSc ,dan juga staf khusus keuangan.
“Kita usulkan beliu untuk menjadi tim sehingga tim nanti punya tanggung jawab melakukan survei membuat peta potensi PAD di Kota Batu, dari berbagai unsur tadi, akan diketahui berapa sebenarnya kekuatan PAD Kota Batu,” ungkapnya.
Terlebih,ungkap dia, Kota Batu setiap tahun mendapat catatan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) bahwa potensi PAD ini harusnya lebih tinggi.
“Maka saya mengusulkan tim tadi mengevaluasi,1, regulasinya bagaimana, mungin Perda dan Perwalinya ? 1sistem penetapan
atau penarikannya,3 memberi kesadaran memberi suatu pengertian terhadap wajid pajak, kalau ketika unsur ini dijalankan, dan dilaksanakan dengan baik, saya yakin PAD kita bisa naik,” tandasnya.
Olehkarena itu,Didik menyebut aneh dan lucu,pada Tahun 2022 lalu, PAD nya sekitar Rp 200 miliar.
“Aneh sekali, ini yang jadi pemikiran kita, alhamdulilah rupanya Pak Aries Walikota Batu mendukung untuk bagaimana PAD kita meningkat. Toh nanti daripada PAD, baik pajak, retribusi akan dikembalikan lagi pada masyarakat untuk pembagunan dan kegiatan lainnya,” kata dia.
“Sekarang contoh misalnya, ada tanah , yang dulunya itu didalam desa, lalu sekarang dijadikan tempat wisata , atau mungkin tempat usaha apa, harusnya pajak PBB ini tidak sama ketika lahan sebelumnya pertanian, sekarang jadi lahan bisnis, ini apakah sudah dirubah,’ tanya dia.
Kemudian, lanjutnya terkait pajak
hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya, lantaran sekarang sudah normal, termasuk di Alun- alun parkirnya, dan di tempat – tempat wisata juga bagaimana?
“Mengingat sekarang sudah kembali normal,otomatis kalau kita menyimpulkan,bukan tidak percaya tetapi analisa kita berdasarkan fakta dilapangan sumber – sumber pendapatan PAD yang ada dilapangan dengan fakta pendapatan yang diperoleh tidak sebanding,” seru Didik.
Meski begitu,Didik menyebut tidak menyalahkan petugas, atau dinas yang menangani.
“Tetapi perlu ada perubahan sistem
regulasi yang menunjang kepastian daripada pajak maupun retribusi, dan
ini perlu kerjasama dengan Satpol PP, dimana Satpol PP penegak Perda misalnya ada pelanggaran Pajak Reklame atau Perizinan tidak berizin, maka Satpol PP bisa bertindak,” katanya.
Untuk itu, kata dia, kolaborasi antara semua OPD untuk meningkatkan PAD, menurutnya sangat penting.(Gus)