Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para taipan terkaya Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 6 Maret 2025 menjadi sorotan. Nama-nama besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Tomy Winata hadir untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, energi, dan pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Namun, ada satu hal yang mencuri perhatian: Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tidak terlihat. Sebagai figur sentral dalam kebijakan ekonomi selama era Jokowi, ketidakhadiran Luhut memunculkan spekulasi: Apakah Prabowo sedang membangun lingkaran ekonominya sendiri? Atau ini justru menandakan ketidakjelasan koordinasi dalam pemerintahannya?
Absennya Luhut: Strategi atau Ketidaksepakatan?
Sejak dibentuk pada Oktober 2024, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diposisikan sebagai “think tank” utama yang melapor langsung kepada Presiden. Dengan rekam jejak Luhut sebagai arsitek utama kebijakan investasi dan hilirisasi industri di era Jokowi, seharusnya ia menjadi figur kunci dalam diskusi dengan para taipan.
Namun, Prabowo memilih jalur langsung—tanpa melibatkan Luhut atau DEN. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dibaca dari situasi ini:
- Prabowo Ingin Otoritas Penuh atas Kebijakan Ekonomi
Gaya kepemimpinan Prabowo cenderung hands-on, terutama dalam aspek ekonomi. Sebagai mantan pengusaha, ia mungkin lebih nyaman membangun hubungan langsung dengan taipan tanpa perantara. Ini bisa menjadi strategi untuk memastikan komitmen bisnis tanpa intervensi pihak lain, termasuk DEN yang dipimpin Luhut. - Pergeseran Arah Kebijakan Ekonomi
Luhut selama ini erat kaitannya dengan proyek infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam. Jika Prabowo mulai mendekati taipan secara langsung, ini bisa jadi pertanda pergeseran kebijakan ekonomi—dari fokus pada infrastruktur ke sektor lain seperti industri pertahanan, ketahanan pangan, atau investasi dalam negeri berbasis UMKM. - Munculnya Jaringan Oligarki Baru. Oligarki selalu memiliki kepentingan dalam setiap pemerintahan. Jika Prabowo memilih mendekati taipan tanpa Luhut, ini bisa berarti sedang terjadi pergeseran jaringan ekonomi-politik. Bisa jadi bukan oligarkinya yang berubah, tetapi siapa yang mereka dukung dan bagaimana mereka beroperasi yang mulai bergeser.
DEN: Apa fungsi sebenarnya?
Absennya DEN dalam pertemuan ini menimbulkan pertanyaan lebih besar: Apakah badan ini masih relevan? Jika Prabowo terus mengambil langkah ekonomi besar tanpa koordinasi dengan DEN, publik berhak bertanya apa fungsi sebenarnya dari lembaga ini?
DEN lahir dengan tujuan mempercepat koordinasi ekonomi, mengatasi birokrasi lambat, dan menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Namun, jika Prabowo lebih memilih pendekatan langsung, DEN bisa terjebak menjadi sekadar simbol tanpa kekuatan nyata.
Di sisi lain, jika Luhut dan DEN memang masih memegang peran strategis, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang pembagian tugas. Jika tidak, absennya DEN dari pertemuan penting seperti ini akan semakin memperkuat kesan bahwa badan tersebut hanya formalitas tanpa pengaruh nyata dalam kebijakan ekonomi.
Apakah Ini Awal Retaknya Koalisi Jokowi-Prabowo?
Ketidakhadiran Luhut juga memunculkan spekulasi tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Luhut dikenal sebagai loyalis utama Jokowi, dan selama ini ia memiliki peran besar dalam menghubungkan pemerintah dengan taipan dan investor.
Jika Luhut mulai tersingkir dari lingkaran strategis ekonomi Prabowo, ada dua kemungkinan skenario yang bisa terjadi:
- Jokowi tetap menjadi kingmaker, tetapi pengaruhnya dalam kebijakan ekonomi melemah.
- Terjadi fragmentasi politik, di mana Luhut dan Jokowi membangun kekuatan ekonomi tandingan jika merasa kepentingannya terganggu.
Tentu ini masih spekulasi. Namun, dalam politik Indonesia, perubahan kecil sering kali menjadi pertanda pergeseran kekuasaan yang lebih besar.
Antara Efisiensi dan Konsistensi Kebijakan
Apa yang terjadi dalam pertemuan ini bukan sekadar diskusi ekonomi biasa, melainkan sinyal perubahan besar dalam dinamika ekonomi Indonesia.
Jika langkah Prabowo ini membawa hasil nyata—dalam bentuk investasi konkret dari para taipan—maka pendekatan langsungnya bisa dianggap sebagai strategi efektif. Namun, jika pola ini terus berulang tanpa kejelasan peran DEN, pemerintah harus menjawab pertanyaan penting: Apakah DEN benar-benar memiliki peran strategis, atau hanya sekadar badan formal tanpa kekuatan nyata?
Lebih jauh lagi, publik juga berhak bertanya: Apakah perubahan ini akan membawa manfaat bagi rakyat? Atau hanya sekadar menggeser kepentingan dari satu kelompok oligarki ke kelompok lainnya?
Yang jelas, Prabowo sedang menegaskan bahwa era kepemimpinannya akan berbeda. Namun, tanpa transparansi dan konsistensi dalam kebijakan, perubahan ini bisa saja menjadi sekadar pergeseran elit—bukan solusi nyata bagi ekonomi Indonesia.