Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah menerima berbagai laporan soal petugas bea cukai yang kerap terlihat menggelar rapat di Starbucks dan nongkrong berjam-jam tanpa pengawasan lapangan. Temuan tersebut, menurut Purbaya, hanya satu dari banyak keluhan publik yang menegaskan merosotnya kualitas pelayanan dan pengamanan arus barang di perbatasan.
Peringatan itu disampaikan Purbaya usai menggelar rapat internal dengan para pejabat otoritas kepabeanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ia mengatakan bahwa citra DJBC saat ini berada pada titik kritis di mata masyarakat maupun pimpinan negara.
“Saya bilang ke mereka—saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya bereskan waktu saya untuk memperbaiki bea cukai, karena ini ancaman serius,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Purbaya menegaskan bahwa ia memberi batas waktu satu tahun untuk DJBC melakukan perbaikan signifikan. Jika tidak, ia siap mengambil langkah ekstrem: membekukan DJBC dan menggantinya dengan operator swasta, SGS (Société Générale de Surveillance), sebagaimana pernah dilakukan pada masa lalu.
“Kalau bea cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, bea cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” tegasnya.
“Kalau dia gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai bea cukai bisa dirumahkan.”
Ancaman itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, DJBC kembali menjadi sorotan publik menyusul dugaan praktik suap terkait masuknya pakaian bekas impor ilegal atau thrifting. Para pedagang yang tergabung dalam komunitas thrifting melapor ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, mengungkap bahwa oknum tertentu mematok tarif sekitar Rp500–550 juta per kontainer agar barang ilegal bisa masuk.
Pola keluhan seperti itu juga mengalir deras ke hotline “Lapok Pak Purbaya” yang diluncurkan pertengahan Oktober. Hanya dalam dua hari, puluhan laporan yang masuk menyoroti perilaku petugas bea cukai—mulai dari dugaan pungutan liar, kelalaian tugas, hingga kebiasaan nongkrong dan bekerja di coffee shop selama jam dinas.
“Saya mau melaporkan setiap hari melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop, dan mereka meeting dengan sesama petugas lain. Orang-orang ini seharian di sini,” kata Purbaya saat membacakan salah satu aduan.
Purbaya menegaskan bahwa setiap laporan harus ditindaklanjuti dan menjadi dasar evaluasi internal. Ia juga mengingatkan seluruh petugas DJBC agar kembali menjalankan fungsi pokok: mengamankan perbatasan, mencegah arus barang ilegal, dan memberikan pelayanan publik yang transparan.
Ancaman pembekuan DJBC menandai sikap paling tegas pemerintah terhadap institusi kepabeanan dalam beberapa tahun terakhir. Jika benar diterapkan, langkah ini berpotensi mengubah struktur besar dalam pengelolaan arus barang nasional—sekaligus mengguncang masa depan 16 ribu pegawai DJBC.@