Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (SurabayaPostNews) – Sejumlah anggota DPRD Kota Batu, kompak menyerukan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batu, dinilai abaikan pokok – pokok pikiran (POKIR) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan.
Seruan tersebut, Salahsatunya dialamatkan kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kota Batu, Selasa (16/8/2022).
Kalangan politisi anggota DPRD Kota Batu tersebut, Khamim Tohari politisi PDI Perjuangan, Didik Subiyanto politisi PKB dan Didik Machmud politisi partai Golkar.
Menurut Khamim, Pokir dewan Kota Batu, selama ini banyak yang tidak dikerjakan, dan diabaikan oleh OPD terkait, salahsatunya dinas PUPR.
“Beragam alasan ketika ditanya, salah satunya, anggaran turun waktu nya mepet. Saat itu, alasannya masih kita terima, karena kita khawatir kalau dipaksakan jadi tidak beres pekerjaannya dan tidak sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Khamim, Selasa (16/5/2022).
Berikutnya, menurut Khamim OPD masih juga abai, dengan dalih yang lain, yakni pada tahun 2020 dan tahun berikutnya.
“Hampir semua Pokir rekan – rekan dewan dengan besaran anggaran Rp 600 juta, Rp 1 miliar, hingga Rp 1,5 miliar, yang tersebar di beberapa dinas terkait, PUPR khususnya abai. Untuk Kesra, dan Dinas Sosial masih ada yang dikerjakan meski tidak semua,” paparnya.
Celakanya, lanjut Khamim, dari beberapa dinas terkait Pokir terkhusus PUPR tidak pernah terlaksana.
Kenapa tidak dikerjakan? pihaknya berspikulasi, dinas tersebut, dinilai hanya fokus pada anggaran programnya sendiri. Untuk pokir diabaikan. Padahal, dewan punya hak yang diatur oleh Undang – undang.
“Namun lagi – lagi pokir – pokir itu diabaikan, dan lagi – lagi Ssisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), seperti yang sudah – sudah mencapai ratusan miliar lebih,” sindir Khamim.
Oleh karena itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, ketika terus menerus terjadi Silpa, jadi patut dipertanyakan.
“Bisa kerja tidak dinas itu,? atau uangnya yang tidak ada? karena di Kota Batu kerap terjadi Silpa,” ujar dia.
Hal senada disampaikan Subiyanto, politisi PKB, menurutnya lagi – lagi Silpa yang terjadi.
“Anggaran sudah di dok namun tak kunjung dikerjakan dengan dalih ini, itu dinas terkait. Ada apa ? ada apa tidak uangnya,” tanya dia.
Terpisah Didik machmud, poltisisi partai Golkar, menyampaikan terkait Pokir tahun 2022, 85 persen belum terealisasi.
“Dengan berbagai alasan dinas, misal belum ada SK nya karena masih dalam proses, sehingga anggaran belum bisa dicairkan,” kata Didik.
Padahal menurutnya, giat itu hasil Reses jaring aspirasi masyarakat.Dan rekan – rekan dewan hasil turun di masing – masing kecamatan atau Dapilnya masing – masing.
“Kita menyayangkan itu, karena ini sudah bulan Agustus, bahkan September sudah PAK /perubahsn anggarsn tahun 2022. Olehkarena itu, kita akan segera panggil dinas terkait akan kita minta rincian laporan kegiatannya,” janji Didik.
Ini, kenapa sampai terlambat? padahal dok APBD 2022 pada Nopember 2021, dan disahkan pula oleh Gubernur pada Desember 2021. Harusnya menurut Didik, Februari sudah mulai gerak dan proses bulan 4 atau 5 sudah mulai dikerjakan.
“Karena kalau tidak sampai dikerjakan akan menyumbangkan Silpa yang lebih besar,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan ponselnya, Senin, 16/8/2022, Kepala Dinas PUPR, Alfi Nurhidayat, membantah jika PUPR tidak melaksanakan.
“Yang jelas itu bukan di PUPR, kalau di PUPR pasti dilaksanakan, dan ada foto serta vidio nya saat teman – teman ketika laporan. Mungkin dinas lain itu. Kita tegaskan bukan di PUPR,” bantah Alfi. (gus)