Pemerintah Kota Surabaya kembali membawa kabar baik. Angka kemiskinan diklaim turun menjadi 3,56 persen pada tahun 2025. Secara statistik, ini adalah prestasi. Secara politik, ini adalah amunisi dan Secara publikasi, ini adalah headline yang menarik.
Jika kemiskinan benar-benar turun drastis, mengapa begitu banyak warga masih mengeluhkan biaya hidup yang semakin berat?
Data memang tidak berbohong. Tetapi data juga tidak selalu menceritakan seluruh kebenaran.
Menurut BPS, seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang di Surabaya sekitar Rp775 ribu per orang per bulan.
Di sinilah persoalannya.
Apakah seseorang yang memiliki pengeluaran Rp800 ribu per bulan otomatis sudah sejahtera?
Apakah keluarga dengan penghasilan Rp4 juta per bulan, yang harus membayar kontrakan, listrik, sekolah anak, transportasi, internet, dan kebutuhan sehari-hari di kota metropolitan, dapat disebut telah keluar dari kesulitan ekonomi?
Secara statistik mungkin iya.
Dalam kenyataan, belum tentu.
Ada jurang besar antara keluar dari kategori miskin dan hidup dengan layak.
Pemerintah sering kali menyukai angka karena angka mudah dipamerkan.
Angka kemiskinan turun.
Angka stunting turun.
Angka pengangguran turun.
Tetapi warga tidak hidup di dalam tabel statistik.
Warga hidup di pasar yang harga cabainya naik.
Warga hidup di tengah biaya sekolah yang mahal.
Warga hidup di kota yang harga tanahnya semakin jauh dari jangkauan rakyat biasa.
Ketika seorang buruh harus bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, maka sulit menyebut dirinya telah menikmati kesejahteraan hanya karena namanya tidak lagi masuk kategori miskin versi statistik.
Kota yang Makin Maju, Tetapi untuk Siapa?
Surabaya memang berkembang.
Gedung bertambah.
Apartemen bertambah.
Hotel bertambah.
Pusat perbelanjaan bertambah.
Akan tetapi Apakah pertumbuhan itu juga dinikmati oleh warga kelas bawah?
Ataukah sebagian besar manfaat pembangunan justru terkonsentrasi pada kelompok yang sejak awal sudah memiliki modal dan akses ekonomi?
Ketimpangan sering kali tersembunyi di balik narasi pertumbuhan.
Kota terlihat semakin modern, tetapi warga di kampung-kampung padat masih berjuang menghadapi persoalan yang sama, pekerjaan tidak pasti, penghasilan minim, dan masa depan yang penuh ketidakpastian.
Kesalahan terbesar dalam melihat kemiskinan adalah menganggap kemiskinan hanya soal bisa makan atau tidak.
Padahal kemiskinan modern jauh lebih kompleks.
Apakah seseorang mampu membeli rumah?
Apakah anaknya bisa kuliah tanpa berutang?
Apakah keluarganya memiliki tabungan darurat?
Apakah mereka mampu bertahan jika kehilangan pekerjaan selama tiga bulan?
Jika jawabannya tidak, maka sesungguhnya mereka masih hidup dalam kerentanan ekonomi.
Mereka mungkin tidak miskin menurut BPS, tetapi mereka juga belum benar-benar aman secara finansial.
Tidak ada yang salah dengan mengapresiasi penurunan angka kemiskinan.
Namun yang lebih penting adalah keberanian untuk jujur melihat kenyataan.
Masih ada lebih dari seratus ribu warga Surabaya yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Masih banyak pekerja yang penghasilannya habis sebelum akhir bulan.
Masih banyak keluarga yang satu musibah kesehatan saja bisa membuat ekonomi rumah tangganya runtuh.
Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada perayaan keberhasilan statistik.
Keberhasilan sejati bukan ketika angka kemiskinan turun dalam laporan.
Keberhasilan adalah ketika warga tidak lagi takut kehilangan pekerjaan, tidak lagi cemas membayar sekolah anak, tidak lagi kesulitan mengakses rumah layak, dan tidak lagi hidup dari gaji ke gaji.
Kemiskinan memang bisa turun dalam statistik.
Tetapi kesejahteraan tidak lahir dari statistik.
Kesejahteraan lahir ketika rakyat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Maka pertanyaan yang layak diajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya bukanlah:
“Berapa persen angka kemiskinan turun?”
Melainkan:
“Mengapa di tengah klaim keberhasilan itu, masih banyak warga yang merasa hidup semakin mahal?”
Sebab tugas pemerintah bukan memenangkan perlombaan angka, melainkan memastikan pembangunan benar-benar hadir dalam dapur, dompet, dan masa depan warganya.*