Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (SurabayaPostNews) – Ketua fraksi Partai Golkar, yang juga anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud angkat bicara terkait polemik Mobil Dinas (Mobdin) SKPD Pemkot Batu tidak sama, Selasa (31/1/2023).
“Masalah mobil dinas, kita dengar sudah lama. Rumor beredar tidak ada kesamaan terkait kepemilikan mobil dinas di Pemerintah Kota Batu,” kata Didik.
Pertama, pihaknya mengaku setuju dengan Kepala BKAD. Meski begitu, menurut Didik ada beberapa Kadis mendapat mobil tidak sesuai standard.
“Saya setuju dengan Pak Chori, tetapi ada beberapa kadis saat ini tidak mendapat mobil dinas sesuai standard eselon dua,” ungkapnya.
Harusnya,ungkap dia, ada kesatuan. Ketika Kijang Inova, semua ya Kijang Inova.
“Itu namanya kebersamaan untuk eselon dua. Seperti sekertaris mobil nya harus sama, karena ada yang bawa mobil baru, dan mobil lawas. Dewan sebenarnya sudah mengingatkan agar kepala dinas yang mengunakan mobil tahun lama segera di beri mobil baru,” ujarnya.
Lantas, ujar dia, pihaknya mendukung selama ada rekomendasi dan keputusan bersama, antara Legislatif, antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan sebagainya.
“Tapi faktanya sampai sekarang ada beberapa kadis mobilnya tidak sepeti yang lain. Kalau Camat sudah sepakat mengunakan Mobil Xpander,” tandasnya.
Kedua, tandas dia, kebutuhan mobil dinas, disebut ada yang mengunakan Mobil Xenia lama warna biru, kenyataannya sepeti itu.
“Gimana penataannya sepeti itu, kemudian bagi dinas – dinas banyak dilapangan yang membutuhkan turun langsung. Ketika tidak ada keadilan sepeti itu, maka akan timbul kecemburuan, kelau semua kepala dinas mobilnya sama,”kata dia.
Ini, menurut dia, jangan dikira teman – teman SKPD hanya diam begitu saja.
“Jangan dikira mereka diam, dirinya dapat mobil dinas tidak sama dengan yang lain, mereka ngomong. Bahwa mobil yang digunakan tahun lawas. Kami harap Pj Walikota ini, segera melakukan penataan kembali pembagian mobil dinas, agar ada azas keadilan dan sama rata untuk eselon dua,”harapnya.
Lanjutnya, kalau sepeti ini, pihaknya berpendapat tidak salah jika ada informasi antara suka tidak suka, terkait fasilitas mobil-mobil tersebut.
“Ini perlu di inventaris mobil dinas berapa jumlahnya, dan ada dimana saja. Contoh ada dibeberapa SKPD itu tidak sama. Banyak tidaknya tergantung padat dan beban kerja pada SKPD yang bersangkutan.
“Terpenting jangan ada SKPD yang tidak pernah berbuat apa-apa tapi di beri mobil bagus.Kepala Dinas, Kasi, sama Sekertarisnya.Tapi yang turun kelapangan ada yang diberi minim, hanya kadis dan sekertaris nya saja,” tegasnya.
Seperti itu, tegas dia, tidak adil, dan kasian. Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, karena mereka berkerja, untuk kebersamaan.
“Saya mohon, Pak Aris Pj, Walikota mendata ulang, dan perlu dikumpulkan mobil-mobil itu, untuk didata. Apakah sama yang digunakan para Kepala Dinas,” tambahnya.
Untuk mobil dinas staf, atau dibawah kepala dinas dan sekertaris, menurut Didik diberi tidaknya tergantung dari beban kerja dan cakupan menyangkut kepentingan umum.
“Jadi kalau beban kerjanya berat, juga tidak masalah diberi mobil dinas, sekaligus untuk turun ke daerah di Kota Batu,”pungkasnya.(Gus)