Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Kasus ini mencuat pada tahun 2012, saat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.
Belakangan kasus ini kembali santer setelah pendekkarasian Anis dan Cak Imin sebagai Capres dan Cwapres pemilu 2024 di Hotel Majapahit pada 2 September 2023 kemarin.
Cak Imin pernah dikaitkan dengan dua kasus kontroversial yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang pertama adalah kasus dugaan korupsi dalam sistem proteksi TKI yang mencuat pada tahun 2012.
Selain itu, Cak Imin juga dianggap mengetahui soal kasus dana suap yang terkait dengan pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kasus tersebut melibatkan seorang pengusaha yang diduga memberikan suap dalam sebuah kardus durian senilai Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus ini kemudian dikenal sebagai kasus “kardus durian.”
Sementara itu, KPK telah mengeluarkan panggilan kepada Cak Imin untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi TKI di Kemnaker.
“Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada bulan Juli 2023 setelah melalui tahap gelar perkara”.ujar kepala pemberitaan KPK Alk Fikri.
Meskipun negara wajib memeriksa siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi, Alissa Qotrunnada Muawaroh, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, mengingatkan agar hukum tidak dijadikan sebagai alat untuk menjegal siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik.
“Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” Cuitan Alissa.
Penyelidikan terhadap Cak Imin dan kasus ini menuai perhatian yang berkembang di kalangan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam politik nasional.
Kasus ini membawa pertanyaan apakah penyelidikan terhadap Cak Imin akan berdampak pada perjalanan kariernya atau kontestasi politik yang sedang berlangsung.*