Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Jakarta — CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dikritik oleh berbagai pihak, termasuk demonstran dalam aksi “Indonesia Gelap” di berbagai daerah pada Kamis (20/2/2025).
Menurut Ferry, kritik terhadap efisiensi anggaran muncul karena pemerintah tidak memberi contoh dengan mengurangi fasilitas mewah pejabat tinggi.
Ia menilai, pengurangan anggaran justru banyak menyasar sektor publik seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan infrastruktur dasar, sementara fasilitas bagi pejabat tetap tidak tersentuh.
Dalam efisiensi anggaran ini, subsidi BBM dan listrik dipangkas, anggaran kesehatan dan pendidikan dikurangi, sementara fasilitas pejabat masih tetap terjaga.
“Ini yang membuat publik geram,” ujar Ferry dalam program ROSI yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (20/2/2025).
Ferry membandingkan kondisi ini dengan negara lain. Di negara-negara Skandinavia, pejabat menggunakan transportasi umum dan tidak memiliki rumah dinas mewah. Di Vietnam, menteri dan pejabat tinggi sering makan di warung sederhana dan hidup tanpa kemewahan berlebihan.
Sebaliknya, di Indonesia, pejabat menikmati berbagai fasilitas negara seperti rumah dinas eksklusif, kendaraan dinas kelas atas, serta tunjangan besar yang jauh melebihi kebutuhan dasar.
“Tak ada pemerintahan di dunia ini yang memberi fasilitas lebih mewah kepada pejabatnya dibanding Indonesia,” tegas Ferry.
Ia menilai, jika efisiensi anggaran benar-benar diterapkan secara adil, maka fasilitas pejabat seharusnya menjadi sektor pertama yang dikurangi, bukan justru sektor yang menyentuh kehidupan rakyat banyak.@