Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Danantara bukan sekadar lembaga keuangan atau kumpulan aset negara. Ia adalah taruhannya kelas pekerja, petani, buruh, nelayan, dan seluruh elemen yang menggerakkan roda produksi. Pertaruhan besar atas energi ekonomi rakyat, tempat di mana segala sumber daya negeri dikumpulkan, dihimpun, dan dikendalikan.
BUMN dari sektor keuangan hingga sumber daya alam digabungkan dalam satu entitas—sebuah skema yang bisa menjadi penyelamat rakyat atau justru alat penghancuran ekonomi kolektif.
Jika Danantara benar-benar menjadi benteng bagi rakyat, maka ia harus berjalan dalam prinsip ekonomi kerakyatan yang menjamin bahwa setiap aset negara berfungsi untuk kemaslahatan rakyat. Namun, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa sentralisasi aset tanpa partisipasi rakyat hanya melahirkan eksploitasi yang lebih sistematis.
Kita telah menyaksikan bagaimana di banyak negara, kebijakan ekonomi yang mengatasnamakan rakyat justru berujung pada penghisapan tenaga dan sumber daya mereka demi akumulasi modal segelintir elit ekonomi.
Danantara, dalam esensinya, harus menjadi simbol kedaulatan ekonomi rakyat. Ia bukan alat untuk memperkuat oligarki, bukan mekanisme untuk menyamarkan dominasi korporasi di balik bendera negara. Jika transparansi mutlak tidak ditegakkan, jika rakyat tidak diberikan kendali atas jalannya, maka Danantara akan berubah menjadi labirin baru bagi eksploitasi.
Pertanyaan yang mendasar apakah Danantara dipergunakan untuk membangun kekuatan kolektif rakyat, atau justru menjadi alat bagi mereka yang telah lama menguasai ekonomi negeri ini?
Tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif rakyat didalamnya, Danantara hanyalah nama baru bagi kapitalisme negara yang berkedok nasionalisme ekonomi.
Rakyat tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam pertaruhan besar ini. Mereka harus merebut kendali, memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kemakmuran kolektif. Jika tidak, Danantara akan menjadi penjara baru bagi ekonomi kerakyatan, dan ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan pengkhianatan terhadap mereka yang telah lama menantikan pembebasan dari belenggu kapital.
Kita berdiri di persimpangan sejarah: antara membangun kedaulatan ekonomi atau kembali terjebak dalam siklus eksploitasi tanpa akhir.
Danantara hanya akan menjadi kemenangan jika rakyat menjadi penguasa atasnya, bukan sekadar objek kebijakan yang dikorbankan di altar kapitalisme negara.@*
Penulis Adalah Jurnalis