Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SAMPANG (SurabayaPostNews) — Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tengah dituding terlibat dalam pungutan liar (pungli).
Kejadian ini berawal dari video yang dibagikan oleh seorang warga pada tanggal 2 November 2023, yang menunjukkan peristiwa tersebut.
Menurut informasi dari video tersebut, pada saat pelaksanaan Karnaval dalam rangka HUT RI Ke-78 Kecamatan Banyuates, Ketua BPD Desa Masaran dengan inisial SPO diduga melakukan pungli di area finish.
Kejadian ini terjadi tepatnya di lapangan Ciputat Desa Masaran pada tanggal 27 Agustus 2023.
Dalam kejadian ini, para korban pemalakan adalah pedagang asongan, baik yang berasal dari wilayah Kecamatan Banyuates maupun dari luar Kecamatan Banyuates. Aliansi Jurnalis Independen Sampang (AJIS), yang dipimpin oleh Ketua Ivan B Ariesta, sangat menyesalkan terjadinya pungli ini. Menurut Ivan, tindakan semacam itu sangat tidak patut dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang seharusnya melayani masyarakat.
Ivan juga mengingatkan bahwa praktik pungutan liar atau pungli adalah perbuatan melanggar hukum yang dilarang baik oleh hukum positif di Indonesia maupun oleh norma agama. Pungli yang dilakukan oleh swasta melanggar Pasal 368 KUHP, sementara pungli yang dilakukan oleh aparatur negara melanggar Pasal 423 KUHP serta masuk dalam delik korupsi yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001.
AJIS telah berkomitmen untuk melaporkan tindakan melanggar hukum seperti ini kepada pihak berwenang dan berkoordinasi dengan semua korban dugaan pungli yang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Masaran. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang melanggar hukum ini segera diproses secara hukum, mengingat pentingnya moralitas dalam pelayanan masyarakat. AJIS juga mengajak pedagang asongan yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan mereka dalam rangka mendukung langkah-langkah hukum yang akan diambil.@ Ryan