Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) — Amir (pimpinan tertinggi) Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Aminuddin, diadili di Pengadilan Negari Surabaya, Rabu (7/12/2022). Dia dipidanakan atas tuduhan mengibarkan bendera tauhid yang mirip dengan bendera Ormas HTI.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar dalam surat dakwaannya menyebut pentolan dari Khilafatul Muslimin bersama jamaah melakukan konvoi dengan menggunakan motor di wilayah surabaya pada Minggu 29 Mei 2022.
Jamaah Khilafatul Muslimin dikatakan Sulfikar membawa atribut bendera tauhid yang mirip dengan bendera Ormas HTI. Aksi konvoi itu disebut sebagai bentuk syiar.
“Bendera yang dibawa melambangkan tauhid dan sebagai simbol persatuan umat Islam dan setiap kendaraan roda dua Jama’ah telah dipasang pamflet yang bertuliskan “BERSATU HANYA DALAM SISTEM KHILAFAH.”ungkap Sulfikar.
Dijelaskan juga dalam surat dakwaan, Bahwa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan syiar motor tersebut adalah menyampaikan maklumat dan mensyiarkan kekhalifahan Islam supaya umat/warga tahu akan keberadaan Khilafah dan tidak salah paham terhadap sistem Khilafah.
“Gambar bendera milik Khilafatul Muslimin mirip dengan bendera milik HTI (HisbuTahrir Indonesia) yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia karena tulisan yang ada di bendera sama dengan bendera milik HTI,” kata Sulfikar.
Selain membawa bendera pada saat konvoi, Jamaah Khilafah juga membagikan selebaran yang berisi nasehat dan maklumat yang pada intinya “Khalifah mengajak kepada seluruh umat dan segenap komponen bangsa sipil maupun militer untuk bersatu dan tidak terpecah belah dalam kesatuan umat Islam”.
“Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh terdakwa tidak berbadan hukum, tidak memiliki akta pendirian atau anggaran dasar sebagai ormas melainkan Khilafah Muslimin didirikan karena melaksanakan QS 3 ayat (103), QS 42 (ayat 13), ” Ujar Sulfikar.
Atas hal itulah Amunuddin oleh JPU dijerat menggunakan Pasal 82 A ayat (2) Jo. Pasal 59 ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.@ **