Komunikasi Politik PDIP “Terganjal”

Sekitar 11 hari, setelah surat Penegasan Komunikasi Politik PDIP beredar, Relawan yang menamakan “Sahabat Ganjar” langsung mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju Pada pilpres 2024. Deklrasi itu tepatnya digelar pada Ahad 22 Agustus 2021.

Ketua relawan ialah Leny Handayani, meski namanya tak sefamiliar tokoh-tokoh nasional, namun ia mengklaim telah mengkoordinir deklarasi serentak di 51 kota pada 34 propinsi se indonesia raya.

“Kami menebarkan semangat yang selama ini digaungkan Ganjar di 51 kota pada 34 provinsi di Indonesia,” kata Leny.

Relawan sahabat Ganjar ini telah aktif berkampanye mengenalkan sosok pria yang juga kader PDIP itu.

“Sahabat Ganjar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan semangat kepemimpinan Ganjar ke masyarakat luas,” kata dia.

Deklarasi ini merupakan sambutan atas surat Penegasan Komunikasi Politik yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

Surat tertanggal 11 Agustus 2021, bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021, perihal : Penegasan Komunikasi Politik.

Surat itu ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, DPD dan DPC, anggota F-PDIP DPRD provinsi, kabupaten/kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kader PDIP seluruh Indonesia.

Intinya, penegasan kepada tiga pilar partai di tingkat masing-masing, sebagaimana pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019,

“Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk memutuskan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden…”kutip surat Komunikasi Politik PDIP.

Semua kader diminta disiplin agar tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi disiplin partai.

Dalam surat tersebut dijelaskan, “Skala prioritas partai adalah membantu rakyat dalam menangani seluruh dampak akibat pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong-royong membantu rakyat.”

Ada dua hal yang menarik dicermati dari isi surat tersebut. Pertama, jelas-jelas semakin memperlihatkan terjadinya adu tanduk di tubuh partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu.

Surat tersebut muncul pada saat terjadinya kubu yang mencoba memuluskan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Di sisi lain, ada juga kubu yang ‘ngotot’ mengajukan Puan Maharani menjadi capres 2024.

Berdasarkan survei yang dilakukan beberapa lembaga, elektabilitas Ganjar Pranowo moncer. Sedangkan elektabilitas Puan Maharani masih nyungsep.

Terakhir, survei yang Charta Politika menempatkan nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di urutan terbawah elektabilitas 10 tokoh calon presiden atau Capres 2024.

“Puan 1,4 persen, Airlangga 1 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparannya mengenai peta elektoral survei, Kamis, 12 Agustus 2021. Entah sengaja atau kebetulan, hasil survei tersebut keluar sehari setelah surat mengenai “Penegasan Komunikasi Politik” beredar.

Yunarto menerangkan, nama Puan dan Airlangga yang berada di urutan terbawah menandakan, banyaknya atribut berupa baliho maupun billboard tidak berkorelasi linier terhadap tingkat elektabilitas. Pemasangan berbagai atribut di berbagai daerah tersebut hanya bisa mendongkrak populatiras seseorang, bukan elektabilitas.

Ada 10 nama yang disurvei. Menurut Yunarto, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas tertinggi 20,6 persen. Diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,8 persen, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 17,5 persen. Lalu Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno 7,7 persen, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 7,2 persen