Soal Somasi Kurator, Kuasa Hukum PT Gusher Jamin Keamanan & Kenyamanan Penyewa

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SURABAYA (SurabayaPostNews.Com) — Penasihat Hukum PT Gusher Tarakan, Hermawan Benhard Manurung menyatakan bakal menempuh upaya hukum atas somasi dari kuasa hukum kurator yang menangani kepailitan. Dimana dalam surat somasi itu menyebut bahwa Pengelola Grand Tarakan Mall (GTM) “Iilegal”.

“Pernyataan itu akan kami jadikan bukti buat upaya hukum,” ujar Benhard, kamis (19/01/2023).

Benhard menegaskan, kuasa hukum Kurator yang menangani kepailitan PT Gusher Tarakan telah salah alamat mengirim somasi kepada cinema XXI yang hanya penyewa gedung.

“Cinema di sini adalah user (penyewa) dan tidak ada hubungan hukum dengan kurator,”terangnya.

Benhard memastikan, penanggung jawab dari operasional GTM adalah PT Gusher, dia juga memastikan semua user atau penyewa di GTM tidak terpengaruh dengan somasi dari kurator.

“Kami pastikan setiap user atau penyewa mendapat kemanan dan kenyamanan, dan jangan terpengaruh dengan apapun termasuk somasi dari kuasa hukum kurator,” Paparnya.

Benhard juga menjelaskan soal kepailitan PT Gusher, yang menurutnya merupakan sebuah rekayasa oleh kelompok tertentu sehingga dinilai cacat hukum.

“Perlu saya jelaskan, kepailitan itu awalnya diajukan oleh Fahrul Siregar dan Dimas Abimanyu yang mengaku sebagai kuasa hukum pemohon pailit yakni Leny (almarhum). Mereka menggunakan surat kuasa palsu yang diterima dari kurator Tafrizal Hasan Gewang,”beber Benhard.

Padahal lanjut Benhard, Leny ini tidak pernah menunjuk Fahrul dan Dimas sebagai kuasa hukum untuk mempailitkan PT Gusher.

“Dimas ini sudah terbukti dia sudah divonis 7 bulan penjara karena menggunakan surat kuasa palsu untuk mempailitkan PT Gusher, sedangkan Fahrul melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO oleh Polisi,”ungkap Benhard.

Untuk kerjasama antara GTM dan Cinema XXI dikatakan Benhard sudah terjalin sebelum ada keputusan kepailitan (inkrah). Sehingga menuturnya, jika saat ini XXI beroperasi di GTM itu sah.

“Jadi secara hukum sah-sah saja. Perjanjian antara pengelola dan XXI,” kata dia.

Benhard juga menegaskan, setelah adanya putusan kepailitan, seharusnya tim kurator membereskan dalam jangka waktu 270 hari setelah penetapan. Akan tetapi, hingga batas waktu tersebut terlewati tidak dilakukan pemberesan.

“Kenapa? karena dalam perkara ini terbukti adanya tindak pidana antara kurator dan krediturnya. Itu cacat hukum,” tegasnya.

Pihak PT Guaher saat ini telah berupaya untuk melakukan pembatalan kepailitan dengan mengirimkan surat dan permohonan kepada hakim pengawas, ketua pengadilan hingga Bawas Mahkamah Agung.

“Dasarnya putusan pidana Dimas Abimanyu Sasono”.tandas Benhard. @ (jun).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.