Tarik Menarik Pj Kota Batu, Ketua Fraksi Partai Golkar: Pj kota Batu Jadi Rebutan Pemerintah Pusat 

Ini lama sekali ada apa? kalau tahun 2023 kan banyak, di Jatim, khawatir juga sepeti itu. Jadi baik dari Tokoh Masyarakat, Agama, Politisi, LSM, dan  masyarakat, banyak bertanya - tanya ada apa

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BATU (SurabayaPostNews)- Polemik masih misterius nya penunjukan Pj kota Batu, membuat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud angkat bicara, Menurutnya, Pj Kota Batu jadi rebutan Pemerintah Pusat.

“Jadi agak aneh saja karena Kota Batu, wilayahnya kecil hanya 3 Kecamatan,19 desa dan 5 kelurahan, APBD nya kurang lebih Rp 1Triliun,” kata Didik, Senin (9/1/2023).

Mengapa jadi rebutan? yang paling pokok, menurut dia, karena masa Pj di Kota Batu nanti cukup lama sekitar 2 tahun.

“Dari segi kalkulasi politisnya kan lumayan juga dua tahun. Jadi, kami dari DPRD tengah mengirimkan calon tiga nama, itu sudah kesepakatan bersama, dari 7 Fraksi dan 30 anggota dewan.

Setidaknya dihargai, ketika tidak dipilih dari kita ya, siapa saja yang dipilih silahkan,” ujarnya.

Tetapi, ujar dia, harapannya segera muncul, dan penjelasan dari rekan – rekan lain, berbagai kalangan keterlambatan Pj, ini nanti akan menghambat roda Pemerintahan Kota Batu, dan mengorbankan masyarakat.

“Ini memang benar, oleh karena itu coba di mengerti oleh Pemerintah Pusat. Kita ini yang di daerah hanya sekadar mengusulkan dari berbagai pertimbangan yang punya kewenangan kembali Pemerintah Pusat,”ungkap dia.

Terlebih, di Jatim hanya satu di batu saja.

“Ini lama sekali ada apa? kalau tahun 2023 kan banyak, di Jatim, khawatir juga sepeti itu. Jadi baik dari Tokoh Masyarakat, Agama, Politisi, LSM, dan  masyarakat, banyak bertanya – tanya ada apa,” tanya dia.

Demikian, menurut Didik, Pj ini agak aneh, dan kekuasan tertinggi yang di berikan adalah Kemendagri.

“Terlepas nanti dikonsultasikan kepada siapun, dan kalau tarik menarik bargaining nya terlalu lama, dan tidak segera muncul Pj, kasihan juga Pemerintah Kota Batu.

“Kalau dinilai dari untung ruginya,lama – lama kita rugi sebagai masyarakat dan sebagai wakil rakyat kita dirugikan. Semua calon Pj yang kita usulkan dari batu punya track record pengalaman pemerintahan. Kalau ada pertimbangan lain silahkan Pemerintah Pusat yang punya kewenangan,” pungkasnya.(Gus)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.