Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYAPOSTNEWS.COM – Wacana penundaan pemilu menjadi isu sentral paska Ketua PKB Muhaimin melemparkan bola panas amandemen Undang-undang Dasar UUD 45.
Dasar yang dikemukakan Muhaimin untuk memuluskan Penundaan pemilu itu ialah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pemindahan ibu kota negara (IKN). Tujuannya Jokowi 3 periode.
Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan dari PAN pun setuju. Sedangkan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat menolak usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
Dapat dimaklumi, tanpa melakukan amandemen maka tampuk kekuasaan akan dibagi menjadi 3 tiga bagian (Triumvirat). Yang secara otomatis menempatkan Prabowo sebagai pesaing Jokowi pada pemilu 2019 menempati kursi presiden, Meskipun hal itu harus melalui proses panjang di MPR.
Hal ini tentu akan membuat partai partai lain kalangkabut untuk menyikapi fenomena politik nasional.
Wakil MPR Ahmad Basharah merespon cepat bola panas yang diwacanakan Muhaimin. Ia secara tegas menolak amandemen yang digagas Ketua Umum PKB itu.
Bukan tanpa alasan, Basharah menolak setelah melihat dinamika politik nasional.
“Namun mengingat dinamika politik yang berkembang saat ini yang memang sudah memasuki ‘tahun politik’ apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tersebut tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujar Fraksi PDIP Ahmad itu dikutip Merdeka.com Kamis (17/3/2022) silam.
Sebagain pihak menilai adanya pembelahan ditubuh PDIP dalam menyikapi isu penundan pemilu. Elit partai seperti Ahmad Basharah bahkan menuding adanya kepentingan kelompok.
“Oleh karena itu perubahan konstitusi juga harus didasarkan pada pandangan dan visi serta misi bangsa Indonesia untuk ke depannya dan bukan didesain untuk kepentingan kelompok apalagi perseorangan,” ujar Basarah.
Pada 15 Maret 2022 silam, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dia memiliki big data soal 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024. Namun hal ini malah menjadi bulan bulanan netizen.
Jokowi Ikut Merespon
Presiden Jokowi meminta para menteri, agar meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penundaan Pemilu ataupun perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dia menegaskan bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, digelar pada 14 Februari dan November 2024.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu, atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi dalam rapat bersama para menteri, yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
Para Lurah Bersuara
Kelompok relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 menyatakan bakal menemui MPR untuk mendorong pelaksanaan amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait perubahan periodisasi maksimal masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. CNN Indonesia
Langkah ini mereka tempuh setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menambah daftar kelompok masyarakat yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode
Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggaungkan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode.
Dukungan itu disampaikan saat Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Presiden Jokowi yang hadir tidak merespon dan hanya tersenyum sambil melemparkan sejumlah kaus hitam ke kerumunan. Para peserta pun sikut-sikutan berebut kaus dari Jokowi.