Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Surabaya – Data terbaru mengungkapkan bahwa hampir 98% dari rekening bank di Indonesia memiliki saldo di bawah Rp 100 juta, sementara untuk masuk ke dalam 1% teratas diperlukan saldo sebesar Rp 1,8 miliar. Selain itu, sekitar 10 juta penduduk produktif kini terjerat dalam pinjaman online dengan bunga tinggi dan durasi waktu singkat.
Ketimpangan ini menjadi perhatian serius, mengingat sebagian besar kekayaan dipegang oleh sedikit orang. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperdalam kesenjangan ekonomi, tetapi juga memicu ketidakadilan sosial.
Daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, cenderung rendah. Hal ini menghambat pertumbuhan konsumsi dan permintaan agregat, yang menjadi faktor pendorong utama ekonomi.
Kondisi diperburuk dengan banyaknya penduduk yang terjebak dalam pinjaman online berisiko tinggi. Pinjaman ini, sering kali dengan bunga yang melambung dan waktu pelunasan yang singkat, meningkatkan beban utang masyarakat. Akibatnya, mereka harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk melunasi pinjaman, yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan pribadi dan mengurangi kualitas hidup.
Beban utang yang tinggi juga berpengaruh pada kesehatan mental dan produktivitas kerja, menambah beban masalah sosial dan ekonomi.
Mereka yang terjebak dalam siklus utang ini sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang secara keseluruhan menurunkan kualitas hidup. Selain itu, instabilitas keuangan individu dapat berdampak lebih luas pada stabilitas ekonomi makro.
Keadaan ini menuntut intervensi pemerintah dan lembaga keuangan untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sistem keuangan.
Pemerintah diharapkan dapat memperketat regulasi terhadap pinjaman online dan meningkatkan edukasi keuangan. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko gagal bayar yang tinggi dan memastikan bahwa akses ke layanan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab.
Selain itu, situasi ini membuka peluang untuk reformasi di sektor keuangan, khususnya dalam memperluas inklusi keuangan. Mendorong akses ke kredit yang bertanggung jawab dan terjangkau dapat membantu masyarakat meningkatkan stabilitas keuangan mereka.
Reformasi kebijakan redistributif juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Para ahli ekonomi menegaskan bahwa ketidakmampuan untuk menyimpan dan berinvestasi akibat beban utang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk mengatasi tantangan ini, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Situasi ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera bertindak, guna menghindari dampak yang lebih buruk pada perekonomian nasional. Dengan langkah-langkah yang tepat, Pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan stabil bagi seluruh warganya.
Penulis adalah Jurnalis