Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 tercatat ada 98 kota di wilayah Indonesia,.[ 1 ] Fakta yang cukup mengkhawatirkan adalah bahwa sejumlah besar dari mereka, tepatnya 161 orang, terjerat dalam kasus korupsi Selama periode tahun 2004 hingga 2023. [ 2 ]
Jika kita menganalisis data ini dari sudut pandang presentase, dapat disimpulkan bahwa sekitar 100% lebih dari jumlah kepala daerah yang pernah menjabat terlibat dalam kasus korupsi selama periode yang dimaksud.
Angka ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya masalah serius dalam kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.
Dampak dari keterlibatan bupati dan walikota dalam kasus korupsi adalah dampak negatif yang signifikan pada pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan publik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ini juga dapat menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota semacam ini menjadi sangat meragukan.
Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan masyarakat dan wilayah, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini dapat menghambat penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Selain itu, perlu adanya reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah untuk memastikan bahwa calon-calon yang diusung memiliki rekam jejak yang bersih dan komitmen untuk melawan korupsi.
Kesimpulannya, presentase bupati dan walikota yang terjerat dalam kasus korupsi sepanjang tahun 2004 hingga 2023 mencerminkan sebuah masalah serius dalam kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.
Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk membersihkan pemerintahan daerah dari praktik korupsi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara terdapat jatah kursi bagi 20.462 anggota DPR di seluruh tingkatan, baik di pusat, provinsi, maupun daerah, hingga 2023,yang cukup memprihatinkan bahwa sebanyak 344 orang dari total anggota DPR tersebut terjerat dalam kasus korupsi selama periode 2004-2023.
Jika kita menghitung presentase dari data ini, maka sekitar 1.68% dari total anggota DPR yang telah menjabat sepanjang periode 2004 hingga 2023 terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun persentase ini mungkin terlihat kecil, namun dampak dari keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi memiliki implikasi yang signifikan bagi negara dan pemerintahan.
Dampak pertama yang dapat dilihat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintahan secara keseluruhan.
Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menciptakan citra buruk terhadap para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pembela dan pelayan masyarakat.
Masyarakat dapat merasa bahwa para anggota DPR lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik.
Selain itu, keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi juga merugikan keuangan negara. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, justru digunakan untuk keuntungan pribadi atau korupsi. Ini dapat menghambat pembangunan dan menghamburkan sumber daya yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dampak lainnya adalah merosotnya kualitas legislasi dan pengambilan keputusan. Anggota DPR yang terjerat dalam kasus korupsi mungkin akan kesulitan menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dapat mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan, pemberantasan korupsi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Meskipun persentase anggota DPR yang terjerat dalam kasus korupsi mungkin terlihat kecil, dampak negatifnya terhadap negara dan pemerintahan sangatlah besar. Terlibatnya anggota DPR dalam praktik korupsi merusak kepercayaan masyarakat, merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Upaya pemberantasan korupsi dan reformasi sistem menjadi sangat penting untuk memulihkan integritas dan kualitas lembaga legislatif.
Penulis Junaedi (Arbosta)