Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews – Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan dagang proteksionis Donald Trump, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) multinasional seperti Danone (Aqua) semakin bergantung pada Indonesia. Pasar domestik yang besar serta sumber daya air yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan distribusi bagi mereka.
Ironisnya pemerintah tidak memanfaatkan posisi ini untuk memperketat regulasi malahan sibuk berkutat pada RUU TNI dengan menggelar rapat rapat di hotel untuk membahas sesuatu yang tidak memiliki kepentingan vital pada ekonomi masyarakat. Ditambah lagi sebelumnya pemerintah megutak-atik PPN yang sempat menjadi perdebatan.
Perusahaan AMDK Global Bergeser Fokus ke Indonesia
Kebijakan perdagangan Trump yang lebih proteksionis, termasuk penerapan tarif impor yang lebih tinggi, membuat banyak perusahaan multinasional mencari pasar alternatif.
Indonesia menjadi target utama karena dengan lebih dari 270 juta penduduk, pastinya konsumsi air minum dalam kemasan di Indonesia terus meningkat.
Aqua (Danone), Le Minerale, dan Nestlé menguasai pangsa pasar yang besar dan memanfaatkan tren ini untuk memperbesar keuntungan.
Sementara Regulasi pengambilan sumber daya air di Indonesia masih longgar, sehingga perusahaan multinasional bisa mendapatkan air dengan harga yang sangat murah meriah.
Dengan membayar hanya sekitar Rp100 per liter, hal ini menciptakan margin keuntungan yang luar biasa ke kantong kantong perusahan multi nasional.
Masyarakat masih banyak yang mengandalkan air PDAM yang kualitasnya buruk dan tidak layak minum, perusahaan-perusahaan besar memiliki akses mudah ke sumber air terbaik. Ironisnya, air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat justru dijual kembali dengan harga premium oleh korporasi asing.
Pemerintah Gagal Upaya
Disisi lain, industri AMDK lokal justru tidak mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan lokal adalah Minimnya Insentif dan Subsidi, berbeda dengan industri besar yang bisa memanfaatkan skala ekonomi dan teknologi maju, perusahaan kecil dan menengah kesulitan bersaing karena tidak ada subsidi atau insentif khusus.
Alih-alih melindungi industri dalam negeri, regulasi saat ini masih lebih menguntungkan perusahaan multinasional yang memiliki modal besar dan jaringan distribusi luas.
Air PDAM yang tidak layak minum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan infrastruktur air bersih. Namun, hingga saat ini, lebih banyak investasi masuk ke perusahaan multinasional dibandingkan memperbaiki akses air bersih bagi rakyat.
Pemerintah perlu sedikit serius jika ingin melindungi sumber daya alam dan juga mendukung industri lokal, dengan menyesuaikan tarif agar keuntungan dari eksploitasi air lebih banyak mengalir ke negara dan masyarakat.
Subsidi, keringanan pajak, dan program investasi untuk perusahaan air minum lokal akan membantu mereka bersaing dengan merek global.
Perusahaan AMDK multinasional saat ini sangat bergantung pada Indonesia, baik dalam hal pasar maupun sumber daya air. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menegosiasikan regulasi yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan nasional.
Kedepannya kita akan terus melihat eksploitasi air yang semakin parah, sementara rakyat sendiri kesulitan mendapatkan air bersih dengan harga yang wajar. Indonesia bakal tetap menjadi ladang keuntungan bagi perusahaan asing tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan.