Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (SurabayaPostNews) – Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Batu,Endro Wahyu berpendapat Pemerintah Kota Batu tidak pro rakyat. alasannya, dibandingkan dengan daerah lainnya, pemangku kebijakan daerah belum pernah mengeluarkan Perwali atau Perda untuk melindungi hasil bumi petani Kota Batu.
“kebijakan pemerintah terkesan mengusik aktivitas rakyat kecil hanya untuk kepentingan sesuap nasi,”kata Abah Endro,Jumat (2/2/2024).
Oleh karena itu,ia berpendapat, pemerintah yang notabene di gaji oleh rakyat,tapi tidak pro dengan rakyat.
“Kota Batu idealnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dari sektor pajak, tapi jangan merampas hak rakyat yang ingin menghidupi keluarganya,”ujarnya.
Kota Wisata Batu, menurut Endro, banyak objek-objek pajak yang perlu di maksimalkan dari sektor wisata, dan melalui pajak hiburan, sejauh ini belum optimal dalam pemungutan pajaknya.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 hampir 10 juta kunjungan wisatawan,di mana potensi pendapatan dari sektor wisata, penginapan dan restoran berkontribusi besar dalam perputaran ekomoni di Kota Batu,ternyata tidak berdampak signifikan dalam pengumpulan pajak daerahnya,”tandasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kota Batu perlu melakukan menambah subjek pajak baru dengan menyisir pengusaha – pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWPD dan melakukan intensifikasi mengecek apakah wajib pajak yang sudah mempunyai NPWPD sudah melakukan pembayaran dengan benar.
“Dengan begitu kunjungan wisata yang luar biasa ke Kota Wisata Batu berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hiburan dan lain sebagainya,dan itu tidak hanya sekadar klaim kunjungan wisata capai jutaan orang pertahun, namun pendapatannya nihil,” lanjutnya.
Upaya lain dengan cara mengawasi Vila – Vila yang ada di batu untuk melakukan kewajiban pajak, itu bisa membantu PAD Kota Batu, terlebih lagi pemilik Vila di batu sebagian besar pendatang.
“Sisi lain, saat ini Pemkot Batu lebih berfikir untuk fokus mengejar PAD melalui sektor retribusi khususnya parkir,dan langkah yang di tempuh ini belum memberikan solusi bagi para Jukir lama,yang notabene sebelumnya bekerja di sektor informal,”tegasnya.
Lantas tegas dia,Pemerintahan Kota Batu yang dikejar – kejar peningkatan PAD.
“Kita sepakat kalau dengan cara yang elegan, dan tidak merampas hak rakyat yang ingin menghidupi keluarganya,” tambahnya.
Ia katakan hinga saat ini, belum nampak kebijakan Pemerintah Kota Batu yang pro rakyat, seperti halnya melindungi hasil bumi Kota Batu,dan beberapa lainya.
“Mengingat,Kota Batu merupakan Kota Pariwisata,dimana banyak bertumbuh hotel, restauran, tempat – tempat hiburan dan wisata yang lain. Pertanyaannya ada apa Pemerintah Kota Batu ? untuk meningkatkan PAD, tidak memanfaatkan perusahaan – perusahaan yang saat ini sedang bertumbuh subur di Kota Batu,” seru dia,(Gus)