Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Humas BRIN. Trina Frizanty, Kepala Pusat Riset Pendidikan (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyoroti peran Kecerdasan Buatan (AI) yang telah berkembang di Indonesia dan penerapannya dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut termasuk pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
“Teknologi AI digunakan dalam realitas virtual untuk ibadah haji dan bahkan pengenalan suara untuk Al-Qur’an,” jelas Trina saat Konferensi Kerja Sama Pendidikan Tinggi Asia Pasifik ke-12 dengan tema “Mengembangkan tanggung jawab semua pihak dalam proses pendidikan terkait AI dan dampaknya” pada hari Senin (11/09).
Menurutnya, Indonesia telah meluncurkan Strategi AI Indonesia pada 10 Agustus 2020, dengan fokus pada pembinaan bakat digital dan dukungan kepada masyarakat. Ini memastikan bahwa penggunaan AI tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan kebijakan UNESCO yang telah mengeluarkan panduan bagi negara-negara anggotanya untuk mengembangkan batasan etika dan kebijakan AI. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait pengembangan dan implementasi AI, negara ini telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2020.
“Saati ini, ada usulan pembuatan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Penyelenggaraan Kecerdasan Buatan, berdasarkan Peraturan Nomor 23 tahun 2021,” tambahnya.
Lebih lanjut, Trina menjelaskan bahwa BRIN, sebagai lembaga yang mengusulkan, akan menyusun rencana dalam empat area dan lima program prioritas kebijakan dan strategi nasional kecerdasan buatan. Rencana ini akan mewajibkan semua pihak dalam ekosistem AI untuk menerapkan dan mengembangkan AI sesuai dengan batasan etika dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
Trina menekankan bahwa BRIN memiliki peran strategis dalam mengusulkan Strategi AI Indonesia untuk tahun 2020-2045, khususnya dalam bidang pendidikan. Ini memerlukan semua pihak yang memengaruhi ekosistem AI untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan memahami implikasi etika.
Pemahaman ini perlu dibagikan oleh pendidik, orang tua siswa, dan pembuat kebijakan pemerintah, antara lain. “Dengan demikian, kolaborasi antara pemangku kepentingan ekosistem AI dapat mendorong penggunaan AI yang sukses sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan kebijakan di Indonesia,” pungkasnya.@*