Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Komisi X DPR RI telah memberikan penilaian positif terhadap penyerapan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada tahun 2022. Kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dianggap berhasil dalam memperluas akses pendidikan di masyarakat.
Kebijakan ini merupakan prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan, termasuk meningkatkan tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah. Pada tahun 2022, sekitar 17.953.268 siswa menerima bantuan PIP, 780.014 mahasiswa menerima KIP-K, dan 8.245 mahasiswa menerima bantuan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Selain itu, sebanyak 10.648 siswa telah menerima bantuan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sejak tahun 2020 hingga 2022.
Meskipun ada peningkatan dalam anggaran belanja Kemendikbudristek pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, yaitu sekitar Rp19,4 triliun menjadi Rp19,5 triliun, Komisi X DPR RI telah mengesahkan anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98,9 triliun untuk memprioritaskan PIP, KIP-K, Program Merdeka Belajar, dan tunjangan guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri.
Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, peningkatan anggaran ini akan membantu memperkuat program-program prioritas yang berkualitas dalam layanan pendidikan, pemajuan kebudayaan, riset, dan teknologi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, juga berharap bahwa dengan anggaran sebesar Rp98 triliun, Kemendikbudristek dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya.
Sebagian besar anggaran 2024 akan dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dengan nilai anggaran sekitar Rp13,4 triliun, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan nilai anggaran Rp13,9 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi sekitar Rp7,2 triliun. Selain itu, anggaran sekitar Rp23,44 triliun akan digunakan untuk program prioritas lainnya seperti pengembangan Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan lainnya.
Pada tahun 2024, Kemendikbudristek akan berfokus pada akselerasi Program Indonesia Pintar dan berbagai program layanan pendidikan lainnya, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, serta melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Khusus untuk pendidikan tinggi, Kemendikbudristek akan mendorong implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan menggalakkan kemitraan dengan industri. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur perguruan tinggi juga akan menjadi fokus.
Secara keseluruhan, pada tahun 2024, Kemendikbudristek akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program prioritas, termasuk digitalisasi pendidikan, pengembangan guru dan sekolah penggerak, kurikulum merdeka, program literasi, akreditasi, riset dan teknologi, serta pemajuan kebudayaan.