Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (SurabayaPostNews)– Dorang transparasi dan akuntabilitas keuangan negara,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo gelar acara di Graha Pancasila Balaikota Among Tani Kota Batu,Jumat (3/11/2023)
Acara optimalisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparasi dan akuntabilitas keuangan negara ini, memiliki peran strategis dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,
terutama di Pemerintah Daerah.
Kedua lembaga ini memiliki peran kunci sehingga pelaksanaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan administrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
Olehkarena itu,diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan program kegiatan yang berdampak kepada masyarakat,dan tetap memenuhi kaidah administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas.
Dalam paparan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi menyampaikan tiga penting tugas BPK.
“Pertama sebagai pengawasan yang memeriksa keuangan dari proses kegiatan pemerintah dan akuntabilitas.BPK juga fungsi menemukan permasalahan sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan berbagai kegiatan extraordinary pada masa pandemi,”papar Karyadi.
Lantas papar dia,fungsi tinjauan ke depan memfasilitasi masyarakat dan mengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.
“Jadi tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan,tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja.Kita menilai tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batu sudah lebih dari 80 persen,”ujarnya.
Ini ujar dia,harapannya bisa dapat berkelanjutan karena tugas BPK bukan hanya memeriksa keuangan.Tetapi memeriksa kinerja sampai evaluasi termasuk Perda dan Perwali, terkait dengan ini, menurut lanjut dia.
“Kami akan ikut melakukan penanganan sampah di Kota Batu karena ini adalah tanggung jawab bersama,”tutur Karyadi.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menyampaikan peran BPK akan ditingkatkan keararah tinjauan ke masa depan atau foresight, salahsatunya penangan sampah di Kita Batu jadi sorotan saat ini.
“Permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.Masslah sampah harus ada kebijakan dari pusat, ini bagian sinergi BPK dan DPR RI,” katanya.
Olehkarena Andreas berkeinginan sosialisasi ini,baik BPK DPR dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan komunikasi ,sinergi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan usulan alternatif kebijakan.
“Sebab alternatif kebijakan yang ideal lahir dari sinergi dan komunikasi serta kolaborasi,”ucapnya.
Waktu yang sama Staf Khusus Menteri Keuangan RI,Prof.Candra Fajri Ananda, menjelaskan.
“Pentingnya perencanaan keuangan yang baik mulai dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program kerja yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,dimulai dengan penyusunan perencanaan dan anggaran yang baik,”kata Candra.
Itu kata dia,termasuk dalam mewujudkan tujuan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata, pertanian dan UMKM.
“Saya minta yang menjadi kebutuhan Kota Batu dimasukkan ke perencanaan,anggaran yang baik di support perencanaan yang baik maka akan menghasilkan program kegiatan yang dibutuhkan dan berdampak bagi masyarakat,”timpal Candra.(Gus)